Komisi C DPRD Payakumbuh melaksanakan kunjungan ke Puskesmas Ibuah dan Lamposi meninjau kinerja. Dr Harry, Wakil Ketua Suparman, Ketua Komisi C Ir Ahmad Zipal, Anggota DPRD Nasrul.
Payakumbuh
Mendengarkan penjelasan dua Kepala Puskesmas Ibuah dr Ade dan Lamposi dr Harry di Puskesmas masing-masing, Komisi C yang dipimpin Ketua Komisi Ir Ahmad Zipal dan Wakil Ketua DPRD Suparman SPd, mendapati penjelasan soal pelayanan di kedua Puskesmas. Persoalan utama saat ini masih terbatasnya peralatan, sarana, dan prasarana Puskesmas yang sudah mulai terbaik pelayanannya.
”Kita ingin agar pelayanan makin ditingkatkan. Namun, dari sisi ini, pimpinan kedua Puskesmas mengatakan bahwa kekurangan sarana dan prasarana cukup penting untuk dipenuhi tahun ini,” ujar Ahmad Zipal usai melakukan turun lapangan, Rabu (14/1) kemarin.
Komisi C yang membidangi, salah satunya masalah kesehatan menemukan bahwa di Puskesmas Ibuah yang lokasinya terjepit di bangunan Dinas Kesehatan Limapuluh Kota, akan meminta pemerintah kota segera menyelesaikan masalah tukar guling lahan dan bangunan. Sebab, kinerja Puskesmas yang melayani 20 ribu masyarakat ini menjadi tidak bias dikembangkan.
2015 ini, Puskesmas Ibuah akan memanfaatkan Dana Alokasi Khusus guna membangun tambahan ruang rawat inap dan bangunan poli kesehatan. Dananya, menurut Ahmad Zipal sudah tersedia Rp1,7 miliar. Pemanfaatan dana ini nanti diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan Puskesmas semakin baik.
Turun lapangan ini menurut Ketua Komisi C Ir Ahmad Zipal berguna bagi rekomendasi-rekomendasi yang akan diberikan pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh di rapat kerja nantinya. Kondisi di Puskesmas Ibuah yang berlokasi sempit cukup perlu untuk dikembangkan. Rekomendasi soalan pengalihan lokasi DKK Limapuluh Kota sudah mendesak. Pemko harus segera menindaklanjuti.
Sementara di Puskesmas Lamposi, yang juga melayani 50-60 pasien setiap harinya, 15 ribu masyarakat menjadi tanggungan pelayanan kesehatan di Puskesmas Lamposi. Nah, dijelaskan oleh Ir Ahmad Zipal yang juga Ketua DPC PPP Payakumbuh ini, bahwa saat ini, sejak Januari 2015, telah dijadikan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Soalan sarana dan prasarana ini, Puskesmas memang masih kurang di jumlah alat dan kamar rawat inap, serta poli kesehatan. Sedangkan, obat-obatan dikatakan masih berlebih disediakan dari dana DAK.
”Artinya, Puskesmas telah berfungsi mandiri. Mengelola keuangan sendiri. Income, pengeluaran, diatur dan difungsikan langsung oleh Puskesmas masing-masing,” tukas Ahmad Zipal bersama Wakil Ketua DPRD Suparman SPd.(Nura/dsp/SA)
PARLEMEN PAYAKUMBUH 