Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Payakumbuh Terhadap Nota Penjelasan Walikota Terhadap RAPBD 2017

Juru Bicara F-PAN DPRD Payakumbuh, Husrina Jamhur dalam Sidang Paripurna. S.Pd

Juru Bicara F-PAN DPRD Payakumbuh, Hj. Husrina Jamhur SPd dalam Sidang Paripurna.

Payakumbuh – Sebagaimana yang diketahui bersama, bahwa APBD pada prinsipnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. untuk menghasilkan struktur anggaran yang ideal tersebut, maka APBD yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah, serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalan struktur yang berorientasi pada suatu tingkat kinerja tertentu.

Menurut Fraksi Partai Amanat Nasional yang di bacakan oleh Juru Bicaranya Hurisna Jamhur S.Pd, rabu (9/11),  terhadap Raperda APBD 2017 hendaknya sudah mencerminkan dan disesuaikan dengan KUA-PPAS yang telah disepakati, dengan harapan agar SKPD yang baru dapat menjalankan program dan kegiatannya secara maksimal. Selain itu, dalam melakukan penyesuaian atas KUA dan PPAS terhadap perangkat daerah yang baru harus lebih berhati-hati agar tetap terjaga pemenuhan target sasaran dan capaian pembangunannya sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD.

Selain telah mencermati pengantar Nota Keuangan Walikota Payakumbuh terhadap RAPBD Kota Payakumbuh Tahun 2017, Fraksi PAN DPRD Kota Payakumbuh Hurisna Jamhur menjelaskan, terkait masalah Pendapatan Daerah, terjadinya penurunan sekitar 22.46 %, itu disebabkan karena belum di lokasikannya pendapatan DAK Tahun 2017, sementara dari Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi sebesar Rp 107.907.123.767,- (107 milyar 907 juta 123 ribu 767 rupiah) atau sekitar 18,31 % dan pendapatan lain-lainnya yang sah sebesar 3.66% dari pendapatan daerah.

artinya, APBD bukan hanya sekedar daftar keinginan belaka, jelas Hurisna, namun dengan demikian, alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan dirasakan masyarakatat (value for money) dan publik satifaction sebagai wujud dari pertanggung jawaban penyelenggara pemerintah dan pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan publik (publik accountabilly) dapat dicapai, ujarnya.

Disisi lain, Srikandi Fraksi PAN tersebut juga mempertanyakan tentang keberadaan RPH Modern yang terletak di Kelurahan Koto Panjang Payobasung, “sampai sekarang keberadaannya tidak jelas, seolah-olah terlupakan”, jelasnya, sementara itu, Pemerintah Pusat melaui Dirjen Peternakan dan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat telah menjanjikan untuk memfungsikan RPH modern tersebut.

Untuk hal tersebut, Husrina berharap, ” Pemerintah kota Payakumbuh agar dapat mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melanjutkan lagi RPH  modern tersebut, karena di kwatirkan peralatan pemotongan hewan yang ada akan menjadi besi tua dan tentu saja akan merugikan pemerintah dan masyarakat Kota Payakumbuh,” harapnya.

Selain itu, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Payakumbuh mendorong pemerintah daerah untuk menyusun Raperda yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah atau kawasan obyek wisata baru. Dan, melakukan evaluasi atas perda yang memberatkan masyarakat. Fraksi Gabungan Amanat Rakyat juga mengharapkan ada alokasi anggaran untuk organisasi-organisasi kemasyarakatan dan olahraga. (juned/humas dprd)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s