Kunker Bertujuan Memperdalam Khasanah Muatan dan Materi Ranperda

Foto 2 A. Wakil ketua DPRD Kota Payakumbuh Suparman didampingi Sekdakab Pasaman A. Syafei ketika kunker Pansus III ke PasamanKunjungan kerja (Kunker) yang dilaksanakan DPRD Kota Payakumbuh ke luar daerah, dalam dan luar propinsi bertujuan untuk memperkaya dan  memperdalam khasanah muatan dan materi ranperda yang sedang dibahas oleh Pansus DPRD Kota Payakumbuh.

Khusus untuk Pansus III yaitu Ranperda tentang Izin mendirikan Bangunan, Ranperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ranperda tentang Perubahan Perda No.7 tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Ranperda tentang Perubahan Perda No.15 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Lokasi Tujuan Pemkab Pasaman dan Pemko Bukittinggi, jadwal kegiatan Senin-Selasa-Rabu, 30-31 Maret 2015 dan 1 April 2015 dengan peserta atau rombongan  yakni Suparman, S.Pd (Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh), H.Maharnis Zul,S.Pd (Ketua), H.Basri Latief, SH (Wakil Ketua), Syafrizal (Sekretaris) dan Nasrul, Ir.H.Ahmad Zifal, Mawi Etek Arianto, Marhidayandi (anggota), Nur Akmal, Roni Irwantodari Sekretariat, kemudian Hendra dan Sukris Widodo (driver).

Sedangkan SKPD terkait yakni dinas Kesehatan, dinas Perhubungan dan  dinas Tata Ruang dan Kebersihan. Hasil Pertemuan  dengan Pemkab. Pasaman (31/3) dengan  Sekda Kabupaten Pasaman A.Syafei bersama Asisten Pemerintahan Dalisman dan sejumlah SKPD terkait, mengatakan, apa yang tengah dibahas oleh Pansus III DPRD Kota Payakumbuh juga menjadi prioritas pembahasan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman.

Dkatakan A. Syafei, Forum Lalu Lintas & Angkutan Jalan telah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman, personilnya terdiri dari Pelindung/Penasehat dari Unsur Pimpinan Muspida, Ketua yaitu Sekda Kabupaten Pasaman, Ketua Harian dari Dishub, Pengurus lainnya dari Stake Holder, Unsur Masyarakat dan SKPD terkait.

Kegiatan Survey, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara terpadu oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disingkronkan dengan hasil Musrenbang.

Dispensasi Izin pemakaian jalan diterbitkan pihak kepolisian atas rekomendasi Dishub dan atau Dinas PU. Urusan parkir di Pasar Tradisional dilaksanakan oleh Dishub bekerja sama dengan Masyarakat Pengelola Pasar. Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten  Pasaman masih terbilang sangat baru, pengadaan tahun 2014, yang meliputi Timbangan Kendaraan, Alat Pengujian Rem, Alat Pengujian Lampu, Alat Pengujian Emisi Gas Buang.

Tarif Pengujian berpedoman pada Perda Provinsi Sumbar. Urusan IMB rumah sederhana dan rumah tinggal masyarakat diserahkan kewenangannya oleh Bupati kepada Camat. Urusan IMB bangunan milik pemerintah, bangunan dengan tingkat kesulitan teknis khusus, bangunan bersifat komersil, ruko, pabrik, showroom, gudang dan sejenisnya adalah kewenangan PTSP dan Dinas Tata Ruang.

“Sedangkan Perda KTR sangat positif terhadap kesehatan masyarakat dan hak azasi manusia. SKPD berkewajiban menyediakan ruangan/tempat khusus merokok diluar bangunan pada KTR. Sanksi diberikan pada pelanggar Perda KTR sesuai muatan Perda, mulai dari teguran, peringatan, kurungan, penundaan kenaikan pangkat, dan seterusnya. Aplikasi di lapangan membutuhkan Kelompok Kerja Khusus (Pokjasus),”ujar A. Syafei.

Kemyudian di Kota Bukittinggi (1/04), rombongan diterima oleh Sekda Kota Bukittinggi H.Yuen Karnova didampingi Kabag Pemerintahan Umum Zulfa Akmal dan SKPD lainnya, mengatakan, Perda KTR telah disyahkan di Kota Bukittingi dan sangat positif terhadap kesehatan masyarakat.

Pemko Bukittinggi memberi kesempatan pemasangan iklan produk rokok kepada organisasi yang mengadakan acara atau kegiatan atas izin Walikota. Pemasangan iklan hanya dilokasi acara/kegiatan dan dibongkar kembali setelah acara/kegiatan selesai.

Sanksi diberikan pada pelanggar Perda KTR sesuai muatan Perda, mulai dari teguran, peringatan, kurungan, penundaan kenaikan pangkat, dan seterusnya. Dispensasi Izin pemakaian jalan diterbitkan pihak kepolisian atas rekomendasi Dishub dan atau Dinas PU.

“Terhadap urusan parkir dikelola oleh dinas Perhubungan dan tarif Pengujian Kendaraan Bermotor berpedoman pada Perda tentang Retribusi Jasa Umum Pemko Bukittinggi, “ujar Yuen Karnova. (Nura/SA)

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s