Terkait Persoalan AKD Pimpinan DPRD Konsultasi ke Biro Hukum

Terkait persoalan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Kota Payakumbuh yang hampir rampung, hanya tinggal Badan Kehormatan (BK), namun masih ada yang harus dibenahi pimpinan, sekwan dan masing-masing ketua fraksi terhadap Badan Anggaran (Bangar).

“Agar tidak salah langkah dalam menetapkan Banggar tersebut, pimpinan bersama sekwan dan masing-masing fraksi melakukan konsultasi ke kantor Gubernur Sumbar ke Bagian Biro Hukum hari ini, Senin (20/10), “ujar Kabag Humas dan Protokoler DPRD Kota Payakumbuh, Devitra.S.Sos.MSi ketika apel pagi.

Berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD, anggota Banggar tidak boleh lebih dari setengah anggota dewan. Sedangkan DPRD Kota Payakumbuh memiliki 25 orang anggota, tentunya anggota Banggar diisi sebanyak 9 atau 10 orang, karena 3 pimpinan masuk ke Banggar.

Dengan jumlah anggota 10 orang ditambah 3 pimpinan baru pas menurut PP. Payung hukum inilah yang dikonsultasikan pimpinan bersama sekwan dan masing-masing fraksi ke kantor Gubernur Sumbar bagian Biro Hukum.

“Mudah-mudahan keberangkatan pimpinan DPRD ke Padang, membuahkan hasil maksimal, karena selanjutnya, anggota DPRD dalam waktu dekat ini akan bekerja ekstra keras untuk membahas APBD-Perubahan dan APBD tahun 2015,”ujar Devitra. (Davit/Nura)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s