RAPAT PARIPURNA-JAWABAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TERKAIT P-APBD TA. 2012

Padangan umum fraksi-fraksi DPRD berupa masukan, saran  dan kritikan ditanggapi Walikota Kota Payakumbuh yang disampaikan Wakil Walikota, Drs. Suwandel Mucthar MM,  terhadap rancangan P-APBD TA 2012. Oleh karena itu, Rapat Paripurna digelar DPRD Kota Payakumbuh dalam agenda tunggal penyampaian jawaban dan tanggapan Walikota terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD tentang  Rancangan Perubahan APBD Kota Payakumbuh tahun 2012 di ruang sidang utama setempat, Jumat (28/9). Acara dipimpin langsung Ketua DPRD, Wilman Singkuan S.Sos, dihadiri  Anggota Dewan, Asisten, Muspida Plus, SKPD, Wartawan.

“DPRD dan Pemkot punya persepsi dan komitmen yang sama terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Payakumbuh. Terbukti, cukup banyaknya tanggapan dan masukan –masukan yang signifikan dari DPRD yang harus disikapi bersama secara arif dan bijaksana, demi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan Kota Payakumbuh yang kita cintai”,  ujar Wakil Walikota Payakumbuh yang baru dilantik tanggal 23 September ini.

Cukup banyak masukan-masukan  yang disampaikan Jubir Fraksi Partai Golkar,  H. Maharnis Zul S.Pd yang ditanggapi walikota.  Salah satunya, kurang lancarnya irigasi dan fungsi petugas pintu air (PPA) serta terjadi penambahan 2 miliyar untuk pembangunan gedung kantor Balaikota. Suwandel  menjelaskan , hal tersebut disebabkan berkurangnya ketersediaan air di bendung dari biasanya, dan berkurangnya tangkapan dan resapan air sepanjang sungai yang dibendung. Selain itu, ada kegiatan rehab irigasi di Batang lampasi oleh dinas PSDA Prov. Sumbar .  Mengenai PPA, ketersediaan PPA yang ada tidak sebanding dengan kebutuhan dilapangan, sehingga diperlukan penambahan PPA sebanyak 15 orang.

Selanjutnya diijelaskan,  penambahan 2 miliyar  disebabkan pelaksanaan pembangunan gedung kantor Balaikota dilakukan Sistem Kontrak Tahun Jamak dari tahun 2011-2012, dimana nilai kontrak Rp. 25.671.370.000. Untuk tahun 2011 dianggarkan Rp. 5.11.723.000, teralisasi 1.022.144.600 dan tersisa Rp. 2.379.225.400. Anggaran tersisa ditambahkan ke P-APBD 2012 untuk memenuhi total nilai kontrak karena tahun 2012 hanya dianggarkan sebesar Rp. 22.270.000.000.

Salah satu pertanyaan  dari fraksi Partai Demokrat yang disampaikan Jubir Ir. Efri, tentang jadwal pembayaran dana sertifikasi guru dan pembangunan fisik yang ditampung di P-APBD. Hal ini, disampaikan Suwandel bahwa penyaluran dana sertifikasi selama ini, dibayarkan berdasarkan permintaan Dinas Pendidikan,  kemudian dilakukan  verifikasi  oleh DPPKA. “Triwulan II ini, Payakumbuh merupakan kab/kota tercepat kedua dalam penyaluran tunjangan Sertifikasi Guru di Sumbar”, Ungkap Suwandel.

Sedangkan, pembangunan fisik untuk ditampung di P-APBD selalu dihindari, mengingat waktu yang singkat dan menghindari  kegagalan dalam pelaksanaan. “Selain itu, juga diamanatkan Pemerintah Pusat  untuk melarang  daerah untuk mengakomodir pembangunan fisik di P-APBD dan hal ini akan menjadi perhatian untuk tahun-tahun kedepan, Ujarnya.

Terjadi penurunan kebutuhan masyarakat seperti pengurangan buku dan alat tulis siswa, perlengkapan sekolah serta pengadaan obat dan pembekalan kesehatan, salah satu dipertanyakan Fraksi PAN melalui Jubir Ir. Zul Amri. Dijelaskan Suwandel, ditiadakan kegiatan pengadaan buku-buku dan alat tulis kantor di Dinas Pendidikan dan pengadaan obat dan pembekalan kesehatan disebabkan penyesuaian dengan petunjuk teknis DAK tahun 2012 yang dialihkan kepada kegiatan fisik yang dianggarkan di hibah. Pengurangan penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren disebakan penyesuaian kelebihan belanja pegawai honor pegawas dan biaya cetak soal UN. Pengurangan pengadaan perlengkapan sekolah disebabkan kesalahan cetak pada pengadaan LCD.

Fraksi PPP lewat Jubir Alhadi Hamid, salah satu masukan mengenai pembangunan Puskeskel dan Labor Kesehatan. Dijelaskan bahwa penghapusan aset bekas puskesmas Balai Jaring  yang telah direkolasi menjadi Puskesmas tarok, dilaksanakan untuk mengfungsikan kembali bangunan yang sudah hampir 5 tahun tidak digunakan lagi dengan  kondisi bangunan yang tidak layak lagi untuk pelayanan pasien. Penghapusan ini sesuai keputusan Walikota Payakumbuh No. 900.48/431/WK-pyk/2011 tanggal 18 Juni 2012.

Selanjutnya, Suwandel menjelaskan  terhadap masukan fraksi PKS lewat Jubir Nasrul, tentang penurunan penerimaan retribusi jasa usaha. Hal ini disebabkan terjadi penurunan pada  retribusi pasar grosir

Penambahan anggaran RSUD sebesar Rp. 2.329.084.892, harapan Fraksi Bintang Perjuangan Reformasi (BPR)  yang diungkapkan lewat Jubir Syafrizal, dapat meningkatkan pelayanan kepada pasien kurang mampu terutama Jamkesmas dan Jamkesko.

Menanggapi pernyataan BPR, Suwandel mengatakan Pemkot suah berkomitmen dengan penambahan dana pada DPPA RSUD Dr. Adnaan WD akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan kepada pasien. “ kami sependapat dengan BPR, karena dana tersebut dipergunakan untuk operasional rumah sakit, terutama pembelian obat-obatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan di RSUD”, Jelas Wakil Walikota baru ini.(Fit/BT)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s