Paripurna Istimewa DPRD Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Akhir Masa Jabatan Walikota Payakumbuh Tahun 2007- 2012.

Adi Suryatama, ST

Adi Suryatama, ST

DPRD menilai capaian kinerja SKPD cukup baik, namun Dewan berharap hasil (outcome) pelaksanaan urusan pemerintahan dapat digambarkan secara utuh dalam dokumen LKPJ AMJ.

SKPD hanya melaporkan realisasi belanja  program/kegiatan setiap tahun tetapi belum  melaporkan hasil dari rangkaian program/kegiatan SKPD menurut indikator urusan pemerintah daerah. Termasuk pemaparan permasalahan dan solusi yang diidentifikasi  untuk peningkatan kebijakan maupun program mendatang, hal ini penting  sebagai dasar perbaikan kebijakan di tahun- tahun yang akan datang.

Selain itu DPRD menilai Dokumen LKPJ Walikota Payakumbuh kendati telah menyampaikan poin-poin penting kebijakan keuangan daerah sebagai landasan pengelolaan keuangan daerah selama periode 2007 s/d 2012 seperti yang diamanatkan  dalam dokumen RPKD dan KUA PPAS,  namun  tidak secara eksplisit melaporkan bagaimana implementasi berbagai kebijakan keuangan daerah tersebut dijalankan dan apa implikasinya terhadap realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Hal tersebut tertuang dalam Catatan – catatan Stategis DPRD terhadap LKPJ AMJ Walikota dan Wakil Payakumbuh Tahun 2007- 2012 yang dibacakanjuru bicara Dewan Adi Suryatama ST dalam sidang paripurna istimewa yang menggagendakan Penyampaian  Rekomendasi DPRD Kota Payakumbuh Terhadap LKPJ Akhir Masa Jabatan Walikota Payakumbuh Tahun 2007- 2012, Jum’at (14/9) bertempat di ruang sidang utama DPRD.

Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD H Suhaimi Birran, BA. Hadir dalam paripurna tersebut Wakil Walikota Payakumbuh Syamsul Bahri, Asisten I, Asisten II, Sekdako, pimpinan SKPD, Muspida plus dan undangan lainnya.

“Dokumen LKPJ hanya menyampaikan poin-poin penting arah kebijakan keuangan daerah (kebijakan umum pendapatan, belanja dan pembiayaan) dan rencana kerja intensifikasi dan ekstensifikasi. Seharusnya dokumen LKPJ disamping menyampaikan poin-poin penting kebijakan keuangan daerah tahunan yang dilaporkan juga melaporkan proses dan hasil implementasinya serta pengaruh kebijakan tersebut terhadap peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan realisasi pembiayaan daerah, hal ini dimaksudkan agar kualitas kebijakan dapat dinilai efektifitasnya untuk perbaikan  tata kelola keuangan daerah pada masa yang akan datang.” ungkap Adi.

Sesuai peraturan perundang-undangan, pada hakekatnya LKPJ AMJ adalah merupakan informasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan APBD selama lima tahun anggaran oleh Kepala Daerah. LKPJ AMJ bersifat laporan pelaksanaan tugas dalam konteks progress report, yakni wahana untuk menilai dan memperbaiki kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun yang telah berjalan, untuk diberikan rekomendasi perbaikan pada tahun berikutnya

Parameter/standar yang digunakan untuk melakukan penilaian LKPJ adalah dokumen perencanaan yang dimiliki, yakni RKPD yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena LKPJ pada hakekatnya adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan berbagai dokumen perencanaan, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mengarah pada pencapaian prestasi kerja/hasil yang menjadi misi dan tujuan/sasaran pada RPJMD, RKPD dan KUA.

Oleh karena LKPJ AMJ seorang kepala daerah hanya berupa progress report dan DPRD hanya diberi kesempatan untuk membahas secara internal guna melahirkan rekomendasi berupa saran, masukan, koreksi dan catatan strategis maka DPRD berharap  kepada  kepala daerah agar Rekomendasi DPRD benar benar menjadi pedoman bagi perbaikan kinerja pemerintah oleh Walikota dan jajarannya ke depan selain itu DPRD meminta agar segera menindak lanjuti masukan-masukan dari DPRD, khususnya terhadap persoalan persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat Kota Payakumbuh

Dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, Dewan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas usaha yang telah dilakukan dalam  mengelola pemerintahan dan berjalan cukup baik. “Hal tersebut ditandai dengan prestasi yang diperoleh  Kota Payakumbuh sebagai salah satu daerah otonom baik di tingkat Nasional maupun tingkat Propinsi Sumatera Barat, meskipun masih saja terdapat  persoalan yang mengganggu dan menghambat pelaksanaan kegiatan pada setiap urusan Pemerintah Daerah.” demikian diungkapkan Adi

Selain memberikan masukan tentang penyampaian dokumen LKPJ AMJ Walikota, DPRD juga memberikan catatan-catatan kecil untuk setiap SKPD yang ada, sebagai saran dan masukan untuk perbaikan kinerja SKPD ditahun mendatang.(yh/BT)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s