TIGA NOTA PENJELASAN WALIKOTA DIBACAKAN SEKALIGUS-RAPAT PARIPURNA DPRD

Rapat paripurna digelar kembali DPRD Kota Payakumbuh dalam rangka penyampaian nota penjelasan Walikota Payakumbuh tentang KUPA dan PPAS Perubahan APBD TA 2012, KUA dan PPAS APBD TA 2013 serta LKPJ akhir masa jabatan walikota Payakumbuh tahun 2007-2012 disampaikan langsung Walikota Josrizal di Aula DPRD, Jumat (27/7)

Acara ini dipimpin langsung ketua DPRD Wilman Singkuan s.Sos,MM, didampingi wakil H. Sudirman Rusma dan H. Suhaimi Birran BA dan anggota dewan. Selain itu juga dihadiri assisten II, Muspida, SKPD, LKAAM, Ormas, Wartawan.

Terdapat lima substansi dari rancangan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran serta prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012. Keseluruhan subtansi tersebut, secara fungsional telah dilaraskan dengan prioritas dan arah kebijakan provinsi dan nasional. Sedangkan secara subtansi telah diupayakan untuk mengakomodir seoptimal mungkin upaya-upaya yang bertujuan menanggulangi kemiskinan  sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan  sejalan dengan visi dan misi kota payakumbuh.”Diharapkan angka kemiskinan pada akhir tahun 2012 setidaknya dapat dikurangi secara signifikat”. Ujar Walikota, Josrizal.

Pertama, Perubahan asumsi dasar kebijakan umum perubahan APBD 2012. Perubahan ini pada dasarnya didominasi oleh kondisi ekonomi makro daerah dan nasional. Dimana Indikator pengukur kondisi ekonomi makro adalah Produk Domestik Regional Bruto.

Sedangkan asumsi lain yang mendasari perubahan KUA meliputi permasalahan yang ada saat ini seperti nilai tukar rupiah dari 8.800/US$ menjadi Rp. 9.000/US$, masih tingginya angka kemiskinan kota payakumbuh tahun 2011 yang mencapai 8.153 jiwa dan tahun 2012 diupayakan terjadi penurunan menjadi 7.732 jiwa. Selain itu,  lebih dari 3.757 orang yang penganggur pada tahun 2011. Masalah pengangguran ini akan diupayakan disediakan lapangan kerja sehingga angka pengangguran berkurang menjadi 3.005 orang di tahun 2012. Kemudian juga didasari masalah bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat

“Permasalahan yang ada saling terkait dan kompleks sehingga penangganannya harus komprehensip antara SKPD serta stakhorder dilembaga eksekutif maupun legislative” ungkapnya

Subtansi selanjunya, perubahan kebijakan pendapatan daerah. Hal ini disebabkan, adanya peningkatan pendapatan daerah sebesar Rp. 16.253.042.529 yaitu dari Rp. 454.838.579.240 menjadi Rp. 471.091.621.769 atau 3,57% peningkatannya berasal dari pendapat daerah asli (PAD), dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Ketiga, perubahan kebijakan belanja daerah. Perubahan yang diusulkan meliputi perubahan belanja langsung dan tidak langsung. Untuk itu, program dan kegiatan yang diusulkan oleh SKPD harus terukur, sistematis, efektivitas dan efisiensi serta berpegang prinsip Money Follow Function atau penyusunan program dan pembiayaan yang dialokasikan harus berdasarkan fungsi dan tugas yang diberikan kepada SKPD dan bukan kepentingan para penyelengara pemerintahan semata.

Perubahan kebijakan pembiayaan daerah yang meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran merupakan asumsi ke empat. Dimana penerimaan pembiayaan daerah terjadi peningkatan perubahan SILPA dari target APBD awal sebesar Rp. 31.949.955.620 menjadi Rp. 36.696.578.248 atau Rp. 4.746.622.628 selisih penambahannya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mengalami peningkatan sebesar 561.000.000 dari 5.134.500.000.

Sedangkan subtansi kelima, plafon anggaran sementara perubahan APBD Tahun 2012 berdasarkan urusan Pemerintah , terjadi penambahan sebesar Rp. 20,43 miliyar dari total belanja daerah sebelumnya sebesar Rp. 481,65 miliyar bertambah menjadi Rp. 502,09 miliyar. Penambahan ini meliputi total belanja tidak langsung dan total belanja langsung yang pengalokasiannya tersebar di 29 SKPD.

Kemudian, ada 9 kebijakan pembangunan daerah tahun 2013 yang tercantum dalam nota penjelasan walikota payakumbuh tentang rancangan KUA serta Prioritas dan Flapon angaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2013. Dimana kebijakan pembangunan daerah tahun 2013 merupakan implementasi dari kebijakan RPJMD kota payakumbuh tahun 2012-2016 tahun pertama dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi pada tahun 2013.

Kebijkan tersebut meliputi penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, penyelenggaraan pemerintah yang baik, peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan iman dan taqwa, peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM,  peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas lingkungan hidup serta pengembangan pariwisata dan budaya daerah.

Contohnya kebijakan yang ditempuh tahun 2013 untuk mencapai sasaran penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran dengan menerapkan triple track strategy. Salah satunya melalui peningkatan pelayanan dasar masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraaan social.

Penyelenggaraan pemerintah yang baik , antara lain dengan penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah serta system dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan perundang-undangan, peningkatkan kulaitas SDM aparatur, peningkatan pengelolaan administrasi keuangan daerah dan barang milik daerah serta peningkatan pembinaan dan perlindungan social terhadap PMKS.

Kemudian Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan dengan peningkatan manajemen pelayanan pendidikan , mewujudkan pendidikan yang murah, merata dan bermutu. Selain itu, juga peningkatkan pembinaan pendidikan non formal, peningkatan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan serta menerapkan pendidikan berkarakter dan fasilitas pendidikan tinggi.

Peningkatan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas sanitasi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit salah satu kebijakan yang ditempuh tahun 2013 untuk mencapai sasaran peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Kemudian terakhir, penyampaian nota penjelasan Walikota Payakumbuh terhadap LKPJ akhir masa jabatan Walikota Payakumbuh tahun 2007-2012. Nota ini mencakup kebijakan pemerintah daerah, kebijkan umum pengelolaan keunagan daerah, penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan dan penyelenggaraan tugas pembantuan serta tugas umum pemerintahan selama lima tahun belakang. (fit/Bt)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s