Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap R APBD-P Kota Payakumbuh

Rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh, dengan agenda pandangan umum fraksi, berbuah sejumlah kritikan terhadap jajaran eksekutif. Seluruhnya, enam fraksi meminta pemko untuk lebih memaksimalkan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya, guna menyeimbangkan beban belanja daerah yang semakin tinggi.

Rapat paripurna dewan dipimpin Ketua DPRD Wilman Singkuan, S.Sosm, didampingi dua pimpinan dewan, H. Sudirman Rusma dan H. Suhami Birran, BA itu, dihadiri anggota Muspida, Sekdako H. Irwandi, SH serta  pimpinan SOPD dan sejuah tokoh masyarakat, orpol, LSM dan undangan lainnya.

Fraksi Demokrat yang mengawali pandangan umum fraksi dibacakan oleh juru bicaranya Vembrian Asung Nugroho, ST. F Demokrat mendesak pemerintah  meningkatkan anggaran dana kelurahan dan kecamatan serta mengisi kekosongan personil di kelurahan. Fraksi Partai Demokrat juga mengingatkan agar Pemko Payakumbuh untuk membuat konsep penataan parkir dalam konteks penyediaan kawasan parkir dan penataan retribusi parkir.

Fraksi Partai Golkar dengan juru bicaranya H Maharnis Zul, S.Pd berharap dengan adanya APBD segala program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan lancar yang mengacu pada visi dan misi kota Payakumbuh.

Berkenaan dengan rancangan Perubahan APBD  F partai Golkar mempertanyakan tentang kenaikan yang terjadi pada sejumlah dinas diantaranya Dinas Sosial,  Dinas Kesehatan, Dinas pertanian dan juga Dinas Pendidikan.

F Partai Golkar menyayangkan masih terdengarnya keluhan petani tentang sulitnya mendapatkan pupuk urea bersubsidi. Padahal pupuk sangat sangat dibutuhkan petani untuk tanaman padi dan palawija.

Sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera meminta data kinerja per SKPD untuk melihat sejauh mana kinerja program dan anggaran linear dengan klaim keberhasilan indicator kinerja makro sosial ekonomi.

”Dengan melihat dan mengevaluasi kinerja program dan anggaran per SKPD, kita dapat mengetahui sisi mana yang bisa diperbaiki, dan sisi mana yang bisa dilanjutkan pada momentum P-APBD 2011”, demikian seperti disampaikan juru bicara F PKS Nasrul.

Selain itu F PKS juga mengingatkan dengan keterbatasan sumber pendapatan daerah, belanja daerah harus logis dan rasioanl karena kebutuhan tidk proporsional dengan potensi penerimaan. Selain itu PKS meminta agar akuntabilitas dan transparansi manjadi ruh dari setiap upaya untuk meakukan pembenahan kearah yang lebih baik.

Fraksi PPP menyorot tentang pembangunan Kantor Walikota dimana rencana sesuai dengan apa yang telah tertuang dalam RPJMD sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Payakumbuh semenjak tahun 2007 sebagai Pedoman uraian program. Pembagunan yang pada gilirannya terurai kedalam KUA dari tahun ke tahun dan pada tahun 2011 ini sudah sampai pada tahap finishing dari perencanaan pembagunan yang sesuai dengan harapan yang dituju RPJMD tersebut. F PPP meminta agar pembangunan kantor walikota berpedoman pada hal tersebut.

F PPP seperti yang disampaikan juru bicaranya Alhadi Hamid juga menggarisbawahi kegiatan komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPP) pada pertanggungjawaban APBD ( LKPJ tahun 2010) dimana kegiatan yang anggarannya habis terpakai tetapi dampak dari kegiatannya tidak terlihat di lapangan. Pada APBD tahun 2012 anggaran ini masih ada. F PPP  menanyakan apa dampaknya jika kegiatan tersebut dihapuskan. Karena menurut F PPP kenyataan di lapangan pendistribusian pupuk kepada konsumen sampai saat ini kondisinya sangat memprihatikan harga masih diatas HET (harga eceran tertinggi).

Fraksi Bintang Perjuangan Reformasi melalui juru bicaranya Aribus Madri, B.Ac meminta pemerintah kota Payakumbuh lebih intensif menggali Pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah. Menurut Fraksi BPR ada beberapa langkah yang yang diperlukan untuk meningkatkan PAD Payakumbuh diantaranya , Pendekatan dan sosialiasi internal pada wajib pajak dan obyek retribusi daerah, Peningkatan mutu dan kualitas pelayanan, Evaluasi dan penyesuaian tarif secara berkala, Pengawasan yang berkesinambungan, Kegiatan Uji Petik secara berkala, Pemberian sanksi yang tegas sesuai Peraturan dan Regulasi yang berlaku. Sanksi dimaksud bukan hanya untuk obyek pajak/retribusi yang kecil, akan tetapi juga untuk obyek pajak/retribusi menengah ke atas dan menyegerakan terwujudnya Peraturan Daerah tentang Retribusi dan Pajak Daerah.

Menyangkut pendapatan asli daerah, Fraksi BPR mempertanyakan tentang Komitmen Pemerintah Kota Payakumbuh terhadap upaya peningkatan penerimaan dari BLUD RSUD dan BLUD Dana Bergulir tanpa mengabaikan pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Selain itu F BPR melihat dari Evaluasi realisasi PAD semester pertama Januari – Juni 2011, belum tergambar pendapatan daerah dari Retribusi Pemakaian Kendaraan atau BUS Pemko Payakumbuh yang dikelola oleh Bagian Umum dan Dinas Perhubungan.

Sementara menurut BPR ketika dilakukan uji petik, penerimaan PAD meningkat cukup tajam, namun saat uji petik berakhir – penerimaan PAD kembali menurun. F BPR meminta penjelasan lebih lanjut tentang hal ini.

Fraksi PAN DPRD Kota Payakumbuh mempertanyakan  diantaranya : Sehubungan dengan rencana pembangunan kantor wali kota yang dianggarkan pada APBD 2011, yang pada saat ini masih dalam proses perubahan, dimana terjadi penambahan anggaran menjadi 27 milyar.

F PAN mempertanyakan dengan terjadinya perobahan anggaran tersebut apakah tidak perlu dilakukan perobahan nota kesepakatan antara wali kota dengan DPRD tentang Tahun Jamak yang memuat lama/waktu pelaksanaan, dan jumlah anggaran dll. Apakah hal tersebut juga tidak menyalahi aturan yang ada.

Selain itu F PAN juga menanyakan tentang pengaturan dana BOS oleh

Dinas Pendidikan terhadap sekolah-sekolah swasta di Payakumbuh, Serta

bagaimana pula pembinaan terhadap keberadaan sekolah Taman Kanak Kanak yang ada di kelurahan-kelurahan.

Terkait dengan Persoalan tanah lapangan poliko ( thantawi), menurut F PAN  yang sesuai dengan surat DPRD prihal persyaratan pembangunan Kantor walikota dilokasi lapangan poliko, bahwa DPRD mensyaratkan masalah tanah dengan suku Kampai. F PAN meminta kejelasan apakah persyaratan tersebut sudah dipenuhi. Apakah sudah ada surat pengalihan hak dari suku Kampai kepada Pemko yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang? Demikian seperti disampaikan juru bicara F PAN Masrul Malik, SH.(Humas DPRD)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s