Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2010 diterima dan disetujui menjadi Perda oleh keenam Fraksi di DPRD

 

 

 

 

 

 

Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara DPRD Alhadi Hamid dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2010 yang didahului Penyampaian Laporan Pembicaraan Tingkat II, berlangsung di ruang sidang utama Dewan setempat, jum’at (30/9). Dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wilman Singkuan, SSos didampingi wakil ketua H.Sudirman Rusma dan

H. Suhaimi Birran,BA. Rapat paripurna juga dihadiri oleh Wakil Walikota Payakumbuh H Syamsul Bahri, Sekda, Asisten, Muspida plus, kepala SKPD dan undangan.

Secara umum keenam fraksi menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2010 menjadi Peraturan Daerah kendati dengan beberapa catatan.

“Kita bersama memahami bahwa konteks pembahasan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2010 ini tidak untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap muatan materinya, namun dalam rangka evaluasi antara rencana dan realisasi dan laporan dengan kenyataan sesuai dengan norma-norma yang ada”, demikian dijelaskan Alhadi Hamid sebagai juru bicara Dewan.

Dikatakan Alhadi dari hasil pembahahasan dalam Rapat Kerja antara Dewan dengan  Kepala Daerah melalui  masing-masing SKPD, secara umum pelaksanaan APBD tahun 2010,  Pemerintah Daerah telah dapat merealisasikan sebahagian  besar program kerja yang direncanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, hal ini dapat dinilai secara kwantitatif terhadap hasil pencapaian indikator-indikator renstra tahunan dan secara kasat mata dalam bentuk pembangunan inprastruktur dan aktifitas ekonomi masyarakat serta berbagai fasilitas pelayanan publik yang disediakan. Namun   yang menjadi ganjalan dalam  pembahasan adalah terjadinya SILFA APBD Tahun 2010, yakni sebesar Rp 53.115.436.045,75.

Dijelaskan juga dari hasil rapat kerja dengan pihak eksekutif disimpulkan bahwa penyebab menurunnya angka Silfa ini dikarenakan oleh adanya beberapa program dan kegiatan pada masing-masing SKPD yang tidak terlaksana dan direalisir 100 %.

Dari pelaksanaan rapat paripurna sepihak  dalam rangka penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan  APBD Kota Payakumbuh Tahun 2010 ini masing-masing fraksi memberikan catatan sebagai berikut :

Fraksi PKS, secara normatif Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2010 ini, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sudah harus disampaikan kepada Dewan paling lambat bulan Juni tahun 2010, namun pada kenyataannya sampai sekarang  masih terjadi keterlambatan. Keterlambtan tersebut diatas, sudah barang tentu berimplikasi secara sistemik terhadap pemenuhan jadwal waktu yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan perencanaan Anggaran Daerah yang diamanatkan Peraturan Perundang Undangan.

“Fraksi PKS mengharapkan agar keterlambatan tersebut tidak lagi terjadi di tahun-tahun mendatang. Selain itu Fraksi PKS menilai Eksekutif gagal dalam melaksanakan pengendalian intern terhadap pengelolaan keuangan. Karena masih terdapat  SKPD kota Payakumbuh belum mempertanggung jawabkan belanja sesuai ketentuan yang berlaku” demikian seperti disampaikan Alhadi.

Fraksi PKS juga meminta perhatian dari pemerintah daerah terhadap perbaikan jalan-jalan Kota dan jalan Lingkungan yang mengalami kerusakan agar mendapat prioritas dalam tahun anggaran 2012 yang akan datang.

Fraksi PKS menanggapi wajar dengan pengecualian opinion BPK atas Laporan keuangan pemerintah daerah.

“Ini bukan saja merupakan kegagalan pemerintah daerah namun juga kegagalan DPRD dalam mengemban fungsi-fungsinya. Untuk itu perlu komitmen bersama DPRD dan pemerintah daerah untuk secara sungguh-sungguh melakukan langkah-langkah perbaikan agar tidak terjadi lagi pada tahun-tahun yang akan datang” demikian seperti disampaikan Alhadi.

Fraksi BPR

Setelah melalui mekanisme pembahasan pada DPRD Kota Payakumbuh, pada prinsipnya Fraksi Bintang Perjuangan Reformasi menerima LKPD Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2010 untuk disyahkan menjadi Perda dengan catatan sebagai berikut  Menyangkut laporan keuangan Tahun 2010 yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Propinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kota Payakumbuh harus menaati LHP BPK RI tersebut. Dengan suatu ketegasan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan wajib untuk dilaksanakan.

Selain itu dalam hal data laporan pendapatan daerah, diharapkan Pemerintah Kota Payakumbuh dapat lebih agresif lagi menghimpun dan mengawasi pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.

Fraksi BPR meminta agar Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dapat lebih selektif dalam pencaiaran dana BLUD agar sesuai dengan tujuan membantu pengusaha kecil dan diharapkan kepada Pemerintah Kota Payakumbuh menyelesaikan tunggakan tunggakan yang masih ada.

Catatan lain yang disampaikan Fraksi BPR agar SKPD yang mendapat anggaran APBD sebelum diusulkan diupayakan untuk dapat melakukan perencanaan yang baik kajian teknis maupun pelaksanaan tender dan fisiknya secara utuh.

Fraksi PPP

Fraksi PPP dapat menerima LKPD tahun 2010 untuk dimasukkan ke dalam lembaran daerah sebagai arsip keputusan daerah dengan saran-saran berikut

Fraksi PPP meminta agar kegiatan UPTD perbenihan untuk dioptimalkan sehingga lebih berdampak terhadap perbaikan mutu hasil pertanian.Selain itu Fraksi PPP melihat penerimaan PAD retribusi pasar lebih tinggi dari pada penjualan karcis, ini termasuk menjadi temuan BPK dan disarankan untuk ditindak lanjuti. BLUD juga disarankan untuk lebih selektif menentukan calon penerima kredit dan menambah modal supaya masyarakat lebih terlayani terutama masyarakat yang membuka usaha warung kecil-kecilan di kelurahan.

Fraksi PPP juga meminta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPP) supaya dioptimalkan atau dibubarkan saja karena keberadaannya tidak berdampak positif terhadap pengawasan pendistribusian pupuk kepada petani.

Fraksi PAN

Fraksi PAN menyorot masalah seputar pasar seperti terjadinya pemungutan retribusi di pasar tanpa mempergunakan karcis retribusi, pembangunan kios yang kurang memperhatikan kebutuhan pedagang dan juga masalah kebersihan pasar.

Selain itu Fraksi PAN meminta Pemko meningkatkan pembinaan terhadap koperasi yang ada di kota Payakumbuh

Fraksi PAN juga menyorot besarnya sisa anggaran pada DPPKA. Fraksi PAN menilai tidak matangnya perencanaan pada kegiatan termasuk kegiatan rutin yang berulang setiap tahunnya. Yang seharusnya dana tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat melalui SKPD lainnya.

Masalah lainnya Tidak terlaksananya belanja modal yang berupa pembelian tanah yang berada dilokasi jalan lingkar. DPRD menilai Pemko tidak serius melakukan komunikasi dengan masyarakat pemilik tanah tersebut.

Fraksi PAN memandang telah terjadi kelemahan sistem pengendalian internal yang merupakan penyebab utama dari permasalahan yang muncul dalam temuan BPK RI pada pelaksanaan anggaran Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2009. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pemko  melalui diagnostic assesment terhadap SPI sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Fraksi PAN meminta Pemerintah kota Payakumbuh untuk menindak lanjuti LHP-BPK agar menjadi Wajar tanpa pengecualian atau paling tidak prosentase kesalahan diminimalkan. Hasil tindak lanjut supaya secepatnya diberikan kepada DPRD.

Fraksi Partai Golkar

Sementara Fraksi Partai Golkar menilai kegiatan pada masing- masing SKPD pada umumnya berjalan lancar dan sukses mendekati angka 100%. Jika ada program yang tidak terlaksana hal tersebut terjadi karena kendala situasional yang dapat dimaklumi.

Selain itu realisasi keuangan pada umumnya bersisa dan itu merupakan SilPa atau sisa UUDP dan secara umum telah disetorkan kembali ke kas daerah.

Ada beberapa SKPD yang silpanya melebihi angka 10%. Di satu sisi ada nilai positifnya yaitu banyak uang yang dikembalikan, namun di sisi lain menggambarkan program kerja yang tidak akurat, perencanaan yang tidak matang sehingga mengorbankan program yang seharusnya bisa dilaksanakan pada tahun tersebut.

Temuan BPK terhadap dana BLUD harus dituntaskan secara serius dan bersungguh- sungguh. Pemberian pinjaman dana BLUD harus diberikan kepada yang berhak dengan penuh perhitungan agar tercapai sasaran yang diinginkan dan tidak menimbulkan masalah.

Sementara Fraksi Partai Demokrat dalam catatan pentingnya mengingatkan agar dilakukan verifikasi secara teliti terhadap data keuangan sebagaimana mestinya, sehingga data yang muncul sempurna Secara umum Fraksi Partai Demokrat menerima dan menyetujui Perda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2010 untuk disahkan menjadi Perda.

Paripurna diakhiri dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA Tahun 2012 yang diwakili oleh Ketua DPRD kota Payakumbuh didampingi wakil ketua H. Sudirman Rusma dan H Suhaimi Birran, BA sedangkan  pihak Legislatif  H Syamsul Bahri mewakili Pemko Payakumbuh. (Humas DPRD)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s