WAKO JAWAB PU, DEWAN SIAPKAN PANSUS

DPRD Kota Payakumbuh menggelar Rapat paripurna dalam rangka mendengar  Jawaban/ Tanggapan Walikota Payakumbuh terkait Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi terhadap 7 (tujuh) buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Payakumbuh. Rapat Paripurna digelar pada Selasa (2/8) pagi.

Ketujuh Ranperda itu adalah, Ranperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Ranperda tentang Lambang Daerah, Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030, Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha, Ranperda tentang Retribusi Jasa Umum, dan Ranperda tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Ranperda tentang Laporan Realisasi APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2010.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wilman Singkuan, S.Sos, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD, H. Sudirman Rusma dan H. Suhaimi Birran, BA. Rapat dihadiri oleh sebagian besar Anggota DPRD Kota Payakumbuh.

Walikota Payakumbuh, H.Josrizal Zain langsung membacakan jawaban/ tanggapannya terhadap  7 (tujuh) buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Payakumbuh tersebut. Turut mendampingi, jajaran Muspida Plus Kota Payakumbuh, Sekdako, H. Irwandi dan sejumlah pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

“Jujur kami sampaikan bahwa kami merasa berbahagia atas dukungan dan respon yang diberikan oleh semua fraksi terhadap Ranperda yang kami ajukan”, ungkap Josrizal diawal pidatonya.

Menjawab sorotan Fraksi Partai Amanat Nasional mengenai kurang profesionalnya pengelolaan aset sehingga menjadi temuan BPK RI tahun 2010, Walikota menyatakan bahwa untuk aset yang diperoleh oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh sejak 2007-2010 memiliki data yang lengkap.

“Aset sejak tahun 2007 sampai dengan 2010, DPPKA Kota Payakumbuh telah memiliki data yang bisa diyakini dengan bukti SPJ yang lengkap. Dan apabila dilakukan pengecekan fisik kelapangan, seluruh aset tersebut dapat diyakini keberadaan fisiknya di masing-masing SKPD”, papar Walikota.

Dikatakan Walikota, untuk aset yang diperoleh pada tahun 2006 dan tahun sebelumnya, hampir seluruh SKPD tidak mampu lagi menghadirkan rincian dan kelengkapan SPJ nya. Ditambahkannya, bahwa Tim Audit BPK telah memberikan saran bagaimana menyelesaikan persoalan tersebut.

“Tim Audit BPK RI menyarankan kepada DPKAA untuk memperhatikan pengelolaaan aset, melakukan inventarisasi ulang secara bertahap dan melakukan penilaian aset, sehingga nilai itulah yang akan menjadi angka Neraca Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2011”, jelas Anak Nagari Payobasuang tersebut.

Sementara itu, menanggapai saran Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Partai Demokrat agar Ranperda tentang retribusi daerah jangan sampai berakibat pada pembebanan mayarakat, Walikota berjanji akan memperhatikan  saran tersebut.

“Terkait saran agar 3 (tiga) buah Ranperda tentang Retribusi Daerah tidak membebani masyarakat, dapat kami sampaikan bahwa pungutan retribusi berupa tarif kita sesuaikan dengan keadaan dan kondisi saat ini dengan memperhatikan kemampuan subjek retribusi, tidak membebani masyarakat dan tidak akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi”, urai Josrizal.

Menanggapi pernyataan sebagian besar fraksi agar Ranperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk memberlakukan KTP elektronik, Walikota menyatakan hal itu sudah menjadi perhatian Tim Ranperda Kota Payakumbuh.

“Terkait kesiapan melaksanakan e-KTP, Surat Pernyataan Walikota Payakumbuh tentang persiapan e-KTP dan pelaksanaan SIAK yang diminta Fraksi PPP akan kami berikan dan dapat kami sampaikan bahwa Surat Pernyataan tersebut sudah ditandatangani oleh Walikota bersama Ketua DPRD Kota Payakumbuh pada Bulan Juni 2011’, ujar Josrizal Zain.

Sementara itu, menanggapi pertanyaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tentang mengapa Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terlambat diajukan Ranperdanya sedangkan UU 28 tahun 2009 sudah lama diundangkan, dijawab Walikota bahwa keterlambatan itu tidak murni kesalahan kita didaerah.

“Meski UU 28 tahun 2009 sudah lama diundangkan namun Peraturan Pelaksanaannya terlambat keluar, namun menurut Pasal 180 UU tersebut, Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat berlaku selama 2 tahun sejak diundangkan, artinya, Perda masih dapat berlaku sampai 31 Desember 2011, karena UU 28/2009 berlaku mulai 1 Januari 2009”, tukas Walikota.

Terkait jawaban/tanggapan walikota terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap 7 (tujuh) Ranperda Kota Payakumbuh diatas, maka DPRD Kota Payakumbuh akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) pembahasan 7 (tujuh) Ranperda tersebut. (wan/bt/humas-dprd)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s