Hearing Komisi B dengan UMKM

Kurangnya dana promosi produk-produk kota Payakumbuh, berbelit-belitnya prosedur peminjaman modal pengembangan usaha, packing produk yang belum memakai label kota Payakumbuh dan beberapa persoalan lain. Hal tersebut merupakan beberapa curahan hati dari Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah yang disampaikan dalam acara hearing atau rapat dengar pendapat dengan DPRD, Rabu (20/4)

Hearing DPRD bersama para pengusaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) digelar di ruang sidang utama gedung DPRD Kota Payakumbuh dipimpin oleh ketua komisi B Tri Venindra, SE didampingi pimpinan DPRD H Sudirman Rusma serta anggota Komisi B Syafrizal, H. Alhudri Dt. Rky Mulie, Nasril Suri, Marhidayandi, A.Md dan Khairul. Hearing ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan UMKM di Kota Payakumbuh.

Lebih kurang 35 perwakilan UMKM yang ada di kota Payakumbuh merasa senang karena telah diundang oleh DPRD Kota Payakumbuh untuk  menyampaikan aspirasi dan juga keluhan yang dirasakan oleh pengusaha UMKM dalam memajukan UMKM di Kota Payakumbuh. UMKM merupakan salah satu andalan bagi kota Payakumbuh. Kemajuannya menjadi salah satu fokus perhatian Pemko. Namun kemajuan ini terhambat karena berbagai faktor antara lain kurangnya dana dalam memasarkankan produk ke luar daerah kota Payakumbuh. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pengusaha bordir. “Saya mengalami kesulitan untuk memasarkan produk ke luar daerah karena keterbatasan dana”.

Selain itu Andayani salah satu pimpinan UMKM lainnya menambahkan pameran sangat mendukung keberhasilan dalam mempromosikan produk supaya produk tersebut tidak hanya dikenal di kota Payakumbuh juga di luar daerah kota Payakumbuh. “Kami mengharapakan kepada Bapak anggota DPRD untuk mengusulkan dana untuk mengikuti pameran dalam mempromosikan produk ke luar Sumatera Barat” tambah Andayani.

Vivisudari mengungkapkan sulitnya mendapatkan dana bergulir sehingga mereka mengalami kesulitan memulai produksi usahanya. ‘Pinjaman dari koperasi sebanyak 20 juta dengan jangka pembayaran selama 2 tahun dirasakan berat bagi Pengusaha UMKM, untuk itu diharapkan agar diberi dispensasi jangka waktu pembayaran”, ungkap Vivi lagi.

Disamping itu keluhan yang dirasakan oleh para UMKM dalam memajukan Usahanya adalah kemasan produk (packing product). “Sangat disayangkan produk-produk yang dihasilkan oleh pengusaha kota Payakumbuh, namun yang memasarkan produk tersebut adalah orang lain di luar daerah kota Payakumbuh dengan memberi label nama mereka sendiri. Sehingga justru mereka yang mendapat nama dan kebanggaan dari produk asli buatan kota Payakumbuh.

Anggota Komisi B Khairul mengatakan beberapa permasalahan yang disampaikan oleh pengusaha UMKM antara lain mengenai merk/label, kemasan produk, pinjaman modal, dan dukungan dana untuk mengikuti pameran. Khairul berjanji akan membawa permasalahan ini ke rapat kerja dengan dinas-dinas terkait untuk mencari solusi terbaik dalam memecahkan masalah tersebut.

Marhidayandi, A.Md menambahkan masalah ini akan dimasukan  ke dalam agenda Dewan. Mengenai masalah kemasan/ merek menurut Marhidayandi kita harus memesan mesin dalam jumlah yang banyak untuk menekan biaya produksi. Mengenai pinjaman dana bergulir tidak mungkin tanpa bunga karena sudah ada peraturannya. “Dengan bungga 6 persen tidak akan memberatkan para UMKM. Untuk lebih lanjut kami akan mengadakan rapat dengan Koperindag” tambah Marhidayandi. (Humas DPRD)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s