APBD Perubahan Kota Payakumbuh Tahun 2010 Disahkan

Enam Fraksi di DPRD Kota Payakumbuh menyetujui Ranperda APBD-P Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2010 untuk disyahkan & ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA) APBD-P Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2010

Sidang Paripurna DPRD Kota payakumbuh dengan dua agenda utama yaitu Penandatanganan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun anggaran 2010 dan Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2010 digelar pagi ini (20/10) bertempat diruang sidang utama DPRD. Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Wilman Singkuan S Sos dihadiri oleh anggota DPRD, Wakil Walikota Payakumbuh Syamsul Bahri, Asisten II Beni Warlis, Muspida plus dan undangan.

Diawali dengan pembacaan berita acara Pengesahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD  2010 oleh Sekretaris Dewan Drs Darmawansyah. Setelah mendapat persetujuan dari seluruh anggota Dewan yang hadir, diteruskan dengan penandatangan berita acara oleh Wakil Walikota H Syamsul Bahri, Ketua DPRD Wilman Singkuan, Wakil ketua H Sudirman Rusma dan H Suhaimi Birran.

Sidang dilanjutkan dengan pembacaan Laporan Hasil Pembicaraan tingkat II yang disampaikan oleh juru bicara Dewan Mustafa. Dijelaskan Mustafa mengingat sisa waktu yang tersedia  menjelang berakhirnya Tahun  2010, sejalan dengan  kesepakatan ketika pembahasan KUPA dan PPAS, maka kegiatan fisik yang sumber dananya selain DAK, Bantuan Propinsi dan kegiatan  pembangunan Kantor Walikota Payakumbuh, sepakat untuk ditunda dan dibahas kembali pada RAPBD Tahun Anggaran 2011. Kegiatan yang sifatnya non fisik diprogramkan secara selektif yang didasari prioritas urgensi dan dapat dilaksanakan dengan tidak mengurangi kwalitas kinerja.

Berdasarkan hasil Rapat Kerja antara Badan Anggaran Dewan dengan    TAPD, secara umum yang menjadi titik berat pembahasan adalah pengurangan, penambahan dan perubahan anggaran yang diusulkan oleh masing-masing SKPD  dengan besaran jumlah yang bervariasi. Pada umumnya perubahan anggaran yang diusulkan masing-masing SKPD tersebut dapat disepakati untuk dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun 2010. Akan tetapi seiring dengan perkembangan yang terjadi pada Rapat Kerja, terdapat pula beberapa kegiatan yang anggarannya sepakat untuk ditambah, dikurangi, ditunda atau dihilangkan pada Perubahan APBD Tahun 2010 ini.

Dijelaskan juga Pendapatan daerah sebelum perubahan  berjumlah Rp. 311.480.822.202,00. pada perubahan bertambah sebanyak Rp. 26.727.132.518,00, sehingga  setelah perubahan menjadi Rp.338.207.954.720,00. Sementara secara keseluruhan Belanja Daerah sebelum perubahan Rp. 388.135.537.481,00,-. Setelah perubahan menjadi Rp. 391.341.746.969,-. Bertambah sebanyak Rp. 3.206.209.488,-

Sementara tentang Belanja Daerah, Fraksi BPR mengkritisi pemangkasan anggaran yang langsung bersentuhan dengan masyarakat banyak. F BPR  berharap agar TAPD tidak melakukan pemaksaan kepada setiap SKPD untuk memangkas anggaran secara rata-rata, begitu pula SKPD diharapkan berhati-hati dalam hal pemangkasan anggaran yang langsung bersentuhan dengan masyarakat banyak.

F BPR meminta Pemerintah Kota Payakumbuh untuk berhati-hati dalam hal pengelolaan Belanja Langsung yang bersifat Belanja Barang dan Jasa serta Belanja. F BPR sangat optimis bahwa rencana pendapatan dalam APBD-P sebesar Rp.338.207.954.720,- pada akhir tahun anggaran akan naik. Demikian seperti disampaikan juru bicara Dewan Mustafa.

Dalam APBD-P disebutkan bahwa APBD-P Kota Payakumbuh direncanakan mengalami Surplus (sisa lebih) sebesar Rp.267.643.136,- namun kami sangat optimis SILPA tahun anggaran 2010 akan berada diatas 20 Milyar Rupiah Lebih.

Sementara Fraksi PKS berharap dengan  pengurangan anggaran SKPD, tidak mempengaruhi kinerja SKPD tersebut.  F PKS melihat APBD Tahun Anggaran 2010 dibuat SKPD tanpa pengkajian yang mendalam dan perencanaan  yang matang. Untuk itu dimasa yang akan datang diharapkan kepada Pemerintah Kota membuat program seefisien dan seefektif mungkin serta bermanfaat bagi orang banyak.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyarankan kepada Pemerintah Daerah, untuk sesegeranya membuat PERDA, STANDAR PELAYANAN MINIMAL [SPM].  Sehingga apa yang dipandang memprihatinkan hari ini, tidak terjadi lagi di masa yang akan datang

Fraksi PAN menyampaikan bahwa perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2010 cukup beralasan. Dengan merujuk kepada Permnedagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, khususmya pasal 154 Perubahan APBD, dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran serta adanya perubahan anggaran yang bersumber dari pergesaran anggaran.

Fraksi PAN DPRD Kota Payakumbuh dengan beberapa pertimbangan menerima/ menyetujui Ranperda Perubahan APBD Kota Payakumbuh  Tahun Anggaran 2010 untuk dijadikan Perda Kota Payakumbuh dengan beberapa catatan. Dari Pendapatan Asli Daerah sebenarnya masih bisa ditingkatkan berdasarkan hitungan realistis. Hal ini akan diuji bersama dengan mengedepankan transparansi dan kepentingan masyarakat Kota Payakumbuh.

Fraksi PAN mengingatkan bahwa jika terdapat belanja anggaran yang dibayarkan terlebih dahulu kemudian disesuaikan nantinya di Perubahan, atau terdapat pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan hukum, Fraksi PAN tidak ikut bertanggung jawab.

Fraksi Partai Golkar dengan mempertimbangkan hasil Rapat internal DPRD Kota Payakumbuh mengenai hasil pembahasan Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2010, Fraksi partai Golkar DPRD Kota Payakumbuh dapat menerima/ menyetujui Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2010 dengan beberapa saran penting diantaranya Pencairan dana Perubahan APBD  yang telah disetujui harus sesuai dengan aturan serta Undang- undang yang berlaku sehingga tidak dihadapkan dengan hukum dibelakang hari.

F Partai Golkar mengingatkan berhubung karena kasibnya waktu maka setelah evaluasi Gubernur Propinsi Sumatera Barat terhadap APBD Perubahan ini, program dan kegaiatan yang disepakati harus segera diselesaikan dan untuk masa yang akan datang guna menutupi defisit kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terutama yang berhubungan dengan 4 skala prioritas pembangunan Kota Payakumbuh jangan sampai dihilangkan.

F Demokrat dalam pandangan fraksinya menegaskan bahwa kesepakatan yang telah dilakukan dalam pembahasan dan koreksi atas kegitan yang tidak berpihak kepada rakyat agar menjadi perhatian utama dan skedul penyampaian Ranperda Perubahan APBD tahun selanjutnya disesuaikan dengan kesepakatan bersama, sehingga keputusan dapat segera diambil, dimana untuk tahun 2010 seharusnya telah masuk bulan Juni 2010, ternyata terlaksana baru pertengahan September 2010.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s