DPRD Payakumbuh Sepakati, RANPERDA POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Enam Fraksi di DPRD Payakumbuh  sepakat menyetujui Ranperda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kota Payakumbuh, menjadi Perda. Kesepakatan seluruh fraksi itu, tertuang dalam laporan tahap II DPRD, disampaikan jurubicara Dewan, Syaiful Anwar, SH, dari F-Demokrat, dalam  acara rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD H. Sudirman Rusma didampingi Wakil Ketua H. Suhaimi Birran, BA, Selasa (3/8).

Dalam laporan yang dibacakan Syaiful Anwar, SH, keenam fraksi, masing-masing F-Partai Golkar, F-PPP, F-PAN, F-PKS, F-Demokrat dan F-BPR menyetujui lahirnya Ranperda tersebut, karena  sudah memenuhi serta sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku atau secara yuridis, filosofis dan sosiologis. Perda tersebut sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan di kota ini.

Sehari sebelumnya telah digelar Rapat Internal Dewan dengan agenda Penyampaian Pendapat Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (RPPKD).

Seluruh fraksi mengingatkan, agar pihak eksekutif benar-benar punya komitmen yang sama dalam menjalani Perda PPKD itu, dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Karena, komitmen menjalani perda, merupakan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.

Di hadapan Walikota H. Josrizal Zain, Sekdako H. Irwandi, SH, anggota Muspida, pimpinan SKPD, pengurus ormas, orpol, LSM, yang menghadiri rapat paripurna itu, jurubicara DPRD Syaiful, juga menjelaskan proses lahirnya Perda PPKD. Berupa saran pendapat fraksi, diharapkan menjadi catatan bagi eksekutif untuk dilaksanakan.

Walikota Payakumbuh H. Josrizal Zain, dalam sambutannya memberikan apresiasi yang tinggi terhadap anggota DPRD. Saran dan pendapat yang diberikan, ketika pembahasan ranperda, wujud nyata kepedulian Dewan, untuk melahirkan Perda PPKD, sebagai pedoman dalam mempertanggungjawabkan keuangan daerah.

Dikatakan, Perda PPKD merupakan salah satu penentu kenberhasilan  pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menjamin tercapainya tujuan pembangunan, berbangsa dan bernegara secara umum. Karena Perda ini sebagai landasan hukum terwujudnya good governance dan clean goverment, ucap walikota.

Naskah kesepakatan lahirnya Perda PPKD itu,  ditandatangani Walikota Josrizal Zain bersama dua Wakil Ketua DPRD H. Sudirman dan H.Suhaimi Birran, disaksikan seluruh anggota DPRD dan undangan yang hadir.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s