SERAHKAN LANGKAH PENYELESAIAN , TIM 9 NGADU KE DPRD

PAYAKUMBUH, METRO —


IR EFRI – FRAKSI PARTAI DEMOKRAT


RUSDI ZEN DAN THAMRIN MANAN – TIM 9

Thamrin Manan dan Rusdi Zen, dalam Tim 9, anak Nagari Koto Nan Gadang, Selasa (23/2) kemarin mendatangi DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan aspirasi kembali soal Pasar Serikat Payakumbuh yang sejak 2007 lalu sudah dimintakan penyelesaian ke Pemko. Sampai hari ini, belum ada langkah yang dilakukan oleh Pemko, sehingga Tim 9, atas inisiatif KAN Koto nan Gadang, mewakili tujuh nagari, termasuk Koto Nan Ampek, Tiakar, Payobasuang, Lamposi, Aia Tabik dan Limbukan.

Pertemuan yang dipimpin Ketua DPRD Wilman Singkuan itu berlangsung selama tiga jam. Hearing yang digelar di Aula DPRD Lantai II itu diakui mampu menyatukan aspirasi Tim 9 dengan baik. Diakui Rusdi Zen kepada POSMETRO selaku DPRD masa 2009-2014 yang baru dilantik, menghimpun aspirasi termasuk Tim 9 sangat dihargai.

“Saya melihat, DPRD periode sekarang sangat responsif dan cepat menanggapi aspirasi warganya. Selaku anak Nagari Koto nan Gadang, Rusdi Zen yang pengacara di Padang mengakui bahwa sejak 2007, aspirasi yang dibawakan oleh Tim 9 selama ini selalu terkatung-katung di tengah jalan.

Usai pertemuan yang memaparkan tentang kronologis, persoalan serta aturan-aturan sekaitan hak ulayat dan Pasar Serikat, Wilman Singkuan sendiri mengatakan tentunya DPRD akan merespon hal ini setelah agenda dewan yang telah ditetapkan Badan Musyawarah di triwulan pertama 2010.

“Setelah April ini barulah kita bisa merencanakan untuk mengagendakan rapat kerja dengan eksekutif membahas persoalan Pasar Serikat ini,”ujar Wilman Singkuan di ruang kerjanya.

Surat terakhir dari Gubernur Sumbar bernomor 500/924/PEREK-2009 tertanggal 7 Juli 2009 membunyikan bahwa Perda 13/2003 tentang Nagari sebagai Kesatuan Hukum Adat Nagari dalam Dati I Sumbar dan SK Gubernur Nomor 82/GSB/1984 tentang Pasar Serikat tidak lagi berlaku. Sesuai poin pertama di Surat Gubernur ini berarti seluruh persoalan Pasar Serikat di Payakumbuh diselesaikan atau ditangani langsung oleh Pemko Payakumbuh sendiri.

Seluruh anggota DPRD yang hadir menanggapi dan meminta penjelasan persoalan ini kepada tim 9. Interaksi yang terjadi sungguh di luar dugaan, diskusi berlangsung hangat, spontan namun teratur. Tampaknya Tim 9 yang biasanya keras dan lantang, kini memang berlapang hati menyerahkan aspirasinya kepada DPRD.

Tri Venindra dari Fraksi PKS dan Erlindawati dari Fraksi PPP mengerucutkan solusi pertemuan ke arah mempertemukan ketiga pihak; Tim 9, Pemko dan DPRD satu meja atau dalam istilah “duduak basamo”. DPRD menurut keduanya, akan memfasilitasi hal ini dengan menyampaikannya ke Pemko.

JADIKAN PERDA

Tim 9, dijurubicarai oleh Thamrin Manan dan Rusdi Zen menyampaikan usulan agar persoalan Pasar Serikat ini di-Perdakan saja agar jelas jalan keluar yang diambil. Menurut Rusdi Zen yang telah menjadi konsultan penyusunan Perda dan Aturan perundang-undangan di berbagai lembaga Dewan, mengatakan usulan pembentukan Perda tidak hanya dari eksekutif saja.

“Bisa saja DPRD yang punya usulan dan membahas Ranperda kemudian mengajukannya. Perda Pasar Serikat ini, akan jadi momentum sukses DPRD dalam menjalankan tugas yang baru saja diembannya ini,” Rusdi Zen memberikan masukan.

Rapat dengar pendapat ini merupakan yang pertama kali sejak dilantik September 2009 lalu. Sesuai surat dari tim 9, no 29/TS/MKG/PYK-U/XII-2009, tertanggal 3 Desember 2009, perihal permohonan waktu bertatap muka, dengan DPRD Payakumbuh. Kemudian dijawab DPRD dengan surat undangan hearing nomor 172/74/DPRD/2010, Januari 2010 untuk KAN Nagari Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara.

Wilman Singkuan di awal membuka rapat dengar pendapat mengaku bangga dengan terselenggaranya hearing ini. Thamrin Manan dari Tim 9 menyebut eksistensi Koto nan Gadang sejak periode DPRD lalu belum terlihat, kini sudah mampu dimediasi oleh DPRD Payakumbuh.

Mewakili Nagari Koto nan Gadang, telah terzalimi sejak 84 sampai hari ini. KAN Koto nan Gadang yang diwakilkan ke Tim 9 dengan cara baik-baik telah datangi eksekutif. Untuk bertemu saja dengan Walikota, telah menunggu 10 bulan, sampai hari ini belum menemukan solusi.

HISTORIS

 

Payakumbuh sebelum menjadi kotamadya pada 1970, merupakan ibukota kabupaten Limapuluh Kota. Sementara pasar Payakumbuh sekarang merupakan pasar nagari yang tegak di atas tanah ulayat milik Nagari Koto Nan Godang, dan Nagari Koto Nan Ompek, Payakumbuh Barat. Namun, yang kebagian hasil dari pasar nagari tersebut, yang belakangan lebih dikenal dengan nama Pasar Pon dan bertukar lagi jadi Pasar Serikat, bukan cuma Koto Nan Godang dan Koto Nan Ompek, melainkan juga ikut menerima kompensasinya 13 kelarasan (tigo baleh lareh).

 

Mengutip madina.online, pada tahun 1970-an disebut Pasar Pon/Pasar Serikat Payakumbuh membagikan keuntungan. Keuntungan disalurkan pada seluruh nagari dalam wilayah Kota Payakumbuh, bahkan termasuk tigo baleh lareh. Tujuh nagari dalam Payakumbuh, dan enam nagari di kawasan Limapuluh Kota. Untuk Koto Nan Godang, hak diterima berupa sebuah mesin tik merek Olympia. Saat itu pula, Wali Kota Payakumbuh Sutan Usman, dan Wali Nagari Koto Nan Godang Syamsuar Yahya Datuk Rajo Malano.

 

Biar pun kini pemimpin Kota Payakumbuh sudah mengalami beberapa kali pergantian, namun seharusnya tidak terjadi pula pada hak nagari atas pasarnya. Tiap nagari dalam kota masih punya hak atas pasar itu. Sebab itu sudah diatur dengan surat keputusan Gubernur Sumbar di bawah nomor 82/GSB/1984. Kata Gubernur dalam surat keputusannya itu, hak nagari tak boleh hilang, karena pasar itu pasar nagari yang didirikan di atas tanah ulayat Koto Nan Godang dan Koto Nan Ompek. Meski pembagiannya juga diluaskan pada 5 nagari lain (Tiakar, Payobasuang, Lampasi, Aia Tabik, dan Limbukan). Dan, hingga kini surat itu telah dibatalkan.

 

Disebabkan sebagian besar bangunan pasar pernah lumat dimamah si jago merah, maka dibangunlah pasar Inpres. Begitu pasar yang dibangun dengan dana pemerintah itu selesai, Koto Nan Godang dan Koto Nan Ompek mendapat bagian berupa satu petak toko kabarnya sebagai kompensi untuk nagari. Toko dimaksud berlokasi di pemberhentian bendi jurusan Koto Nan Godang. Untuk Koto Nan Gadang, toko dimaksud dikontrakkan kepada pihak ketiga.

 

HEARING LAGI

 

Hari ini, DPRD Payakumbuh akan melangsungkan kembali rapat dengar pendapat dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kota Payakumbuh. Seluruh Ketua LPM dari seluruh kelurahan di lima kecamatan di Payakumbuh, diundang khusus untuk datang ke DPRD.(sp)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s