Asosiasi IKADIN  cabang Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah bagian LBH (Lembaga Advokat Indonesia), dimana sekitar sembilan orang dari 15 orang anggota IKADIN  periode 2008 -2012 hadir untuk  ikut berpatisipasi menyampaikan aspirasi kepada Komisi A.

Menurut Ketua IKADIN Iskandar, SH di Sumbar hanya ada empat IKADIN meliputi Payakumbuh, Bukittinggi, Pariaman dan Padang. “keberadaan pengacara  untuk  menyimbangi dan memfasilitasi antara terdakwa dengan jaksa. Sedangkan masalah Pembelaan sesuai UU Advokat tidak dibolehkan menolak perkara apabila perkara tersebut harus dibela”tambahnya.

Sementara itu, bentuk bantuan hukum yang diberikan Advokat di PN (Pengadilan Negeri) pada umumnya terhadap kasus anak-anak dibawah umur, ancaman hukum bagi dewasa rata-rata diatas 5 tahun wajib didampingi pengacara serta hukuman mati diwajibkan untuk didampingi walaupun terdakwa tidak menginginkan pengacara. Namun ada terdakwa yang membuat surat pernyataan tidak mau didampingi pengacara.

IKADIN  Payakumbuh cukup banyak membantu masyarakat Payakumbuh dan Lima Puluh Kota dalam mendapatkan perlindungan hukum, selain itu juga ikut berbuat sosial.

Ketua DPRD Wilman Singkuan, S.Sos dan Komisi A Alhadi Hamid menilai banyak masukan yang dipetik dari pertemuan itu. Katanya persoalan hukum sangat perlu diketahui masyarakat.”Apalagi akhir-akhir ini banyak masyarakat yang terkait kasus hukum yang mereka sendiri tidak menyadari dan diharapkan IKADIN terus meningkatkan eksistensi dalam rangka menyadarkan masyarakat akan sadar hukum ”, katanya

Kedepan disepakati kerjasama antara DPRD dengan IKADIN, terutama penganggaran IKADIN dalam membantu masyarakat miskin mendapatkan perlindungan hukum. (fit/Bt)

Harapan YPTP itu, menurut Ketuanya Kartini K, BA, di Balaikota Payakumbuh, Selasa (17/1), sudah disampaikan ke Walikota Payakumbuh,sejak awal tahun 2010. Tapi, hingga sekarang, dikatakan, masih belum jelas kejuntrungannya. Kartini berharap, DPRD ikut merekomendasi permohonan YPTP, agar segera ditanggapi serius oleh pemko.

Dikatakan, persoalan tersebut sudah dikemukan kepada Komisi C DPRD Payakumbuh, dalam acara rapat kerja dewan, Selasa (10/1). Dalam pertemuan itu, Ketua Komisi Komisi C,  Mustafa, menjanjikan, akan memfasilitasi permohonan YPTP, untuk mendapat kedua bangunan sekolah bertingkat tersebut.  Pengurus YPTP lainnya yang hadir,  Wakil Ketua  YPTP H. Bakri Ibrahim, Sekretaris  Drs Asrial dan Wakil Sekretaris Drs H Syafruddin Dt Karaing.

Gedung SDN 30 Padang Karambia yang sudah dipakai YPTP untuk kegiatan perkuliahan, sejak 2005, statusnya masih hak sewa. Sementara, untuk pengembangan STTP ke depan, YPTP  juga merencanakan SDN 21 Balai Jariang Air Tabit,  buat labor komputer dan labor teknik sipil, disamping buat pengembangan program studi akutansi perbankan dan perpajakan.

Pihak YPTP, tambah Kartini, juga sudah membeli tanah di belakang SDN 30 Padang Karambia, lebih kurang 3.899 meter persegi. “Apabila SDN 30 dan SDN 21 dihibahkan kepada YPTP, maka status perguruan tinggi tekhnologi satu-satunya di Payakumbuh ini, akan mudah peningkatan akreditasi  dari C ke akreditasi A. Untuk mendapatkan ini, di antara persyaratan, harus memiliki gedung dan status tanah sendiri,” tegas Kartini.

Penasehat Komisi C Suhaimi Birran, BA, ketika dihubungi, mengatakan, aspirasi pengurus YPTP itu, sudah menjadi catatan Komisi C, untuk dibicarakan lebih lanjut dengan DPRD dan eksekutif. “Seluruh anggota Komisi C, sepakat untuk mengakomendir harapan YTPT itu. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama, akan bisa terwujud,” tambahnya.(yn/Bt)

Sekitar 70 orang perwakilan dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) serta Fasilitator keliling (Faskel) hadir dalam acara tersebut. Membuka hearing, ketua komisi A Alhadi Hamid menyampaikan bahwa hearing ini bertujuan menjemput  aspirasi dari masyarakat yang kali ini diundang adalah BKM dan Faskel se kota Payakumbuh.

DPRD berharap ada masukan-masukan dari BKM dan Faskel untuk kemajuan kota Payakumbuh kedepan.

Damai Fitri koordinator BKM Kubu Gadang menyampaikan secara umum tidak ada permasalahan berarti yang dihadapinya di lapangan. Anggota BKM Kubu Gadang menurut Damai Fitri sebagian besar adalah ibu-ibu, kebanyakan dari mereka juga berasal dari golongan ekonomi bawah. Sampai saat ini semua yang dilakukan di BKM bersifat relawan dan sosial. Damai Fitri berharap agar anggota BKM bisa mendapat sedikit uang saku atau uang transport. “Kami berharap agar anggota BKM tidak menjadi relawan sepanjang masa” demikian ungkap Damai Fitri.

Hal senada juga disampaikan oleh beberapa pengurus BKM dan Faskel lainnya. Permata Budi misalnya mengatakan biasanya diawal terbentuknya BKM anggota-anggotanya sangat antusias. Seiiring berjalannya waktu yang terjadi adalah partisipasi mereka makin berkurang. Tidak bisa disalahkan juga karena mereka juga tetap harus memprioritaskan isi perut. “Paling tidak kalau ada sedikit uang saku atau pengganti transport mereka menjadi lebih bersemangat”, kata Permata Budi.

Sedikit berbeda Alnoferi Dt Rajo Mangkuto mengatakan sangat apresiasi terhadap DPRD karena telah mengundang BKM dan Faskel se kota Payakumbuh dalam acara hearing. Disisi lain Rajo Mangkuto menyayangkan kurangnya koordinasi dan komunikasi antara instansi yang berhubungan langsung dengan BKM.

Menanggapi keluhan-keluhan yang disampaikan perwakilan BKM dan Faskel anggota Komisi A Syaiful Anwar, SH mengatakan bahwa permasalahan utama yang mengemuka adalah BKM atau Faskel dalam melaksanakan tugas di lapangan tidak memperoleh honor atau uang saku sama sekali. Untuk itu Syaiful Anwar, SH sangat menghargai apa yang telah dilakukan BKM dan Faskel untuk  masyarakat Payakumbuh. Kedepan Komisi A berjanji akan berusaha mencarikan jalan keluar terkait dengan uang saku atau honor yang mungkin bisa diterima oleh BKM ataupun Faskel.

Menutup acara hearing tersebut ketua Komisi A Alhadi Hamid menyampaikan semua keluhan dan masukan yang diterima dari perwakilan BKM dan Faskel hari ini akan disampaikan kepada Walikota dan SOPD terkait.

Sekelumit Tentang BKM

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak

tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian

masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara

berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan

kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang

representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (social

capital) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat

jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam

kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

Lembaga kepemimpinan masyarakat yang mengakar, representatif dan dipercaya

tersebut (secara generik disebut Badan Keswadayaan Masyarakat atau disingkat

BKM) dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai

luhur kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial

(capital social) kehidupan masyarakat.

BKM ini diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam

menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi upaya

penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan

berkelanjutan, mulai dari proses penentuan kebutuhan, pengambilan keputusan,

proses penyusunan program, pelaksanaan program hingga pemanfaatan dan

pemeliharaan.

Tiap BKM bersama masyarakat telah menyusun Perencanaan Jangka Menengah

Program Penanggulangan Kemiskinan (yang kemudian lebih dikenal sebagai PJM

Pronangkis) secara partisipatif, sebagai prakarsa masyarakat untuk menanggulangi

kemiskinan di wilayahnya secara mandiri. Atas fasilitasi pemerintah dan prakarsa

masyarakat, BKM-BKM ini mulai menjalin kemitraan dengan berbagai instansi

pemerintah dan kelompok peduli setempat.(yn/Bt)

Melalui Bamus (Bandan Musyawarah) yang dihadiri Ketua DPRD Payakumbuh Wilman Singkuan, S.Sos, didampingi dua wakil ketua DPRD, H. Sudirman Rusma dan H. SuhaimI Birran BA, Sekretaris Dewan Drs. Atur Satria beserta Anggota Bamus di gedung dewan setempat, Jum’at (6/1),  telah menjadwalkan pertemuannya dengan sejumlah mitra kerja di jajaran eksekutif, serta menetapkan kegiatan hearing dengan berbagai elemen masyarakat. Selain itu, ketiga komisi juga menjadwalkan turun ke lapangan, memantau sejumlah isu yang berkembang di tengah masyarakat, mulai dari kelangkaan pupuk sampai kepada kelangkaan minyak tanah.

Sesuai jadwal, Komisi A melakukan rapat kerja dengan KPU, Panwaslu dan Badan Kesbang dan Penanggulangan Bencana Daerah. Guna mendapatkan input, rencana Pemilu Kada di Payakumbuh. Rapat yang sama, juga akan dilakukan Komisi B sebanyak 2 kali, yaitu dengan Dinas Koperindag dan UMKM serta Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Sementara itu, Komisi C melakukan rapat kerja dengan mitra kerjanya sebanyak 11 kali, terdiri dari Dinas Tata Ruang dan Kebersihan, pengurus Yayasan STTP, Dinas Sosial dan tenaga kerja, Dinas Pendidikan, RSUD dr. Adnaan WD, Dinas Kesehatan, Bappedda, Dinas Perhubungan dan Komunikasi, BPM dan KB Kota Payakumbuh. Komisi A turun ke lapangan sebanyak 5 kali meliputi Kantor Camat Payakumbuh Timur, Kelurahan Koto baru Payobasung, Kelurahan Padang Tinggi, Payakumbuh Barat, Kelurahan Ampangan Payakumbuh Selatan dan Kelurahan Padang Sikabu Kecamatan Latina. Komisi A, juga menjadwalkan hearing 2 kali, dengan Ketua BKM dan Faskel, serta LBH Kota Payakumbuh.

Sedangkan Komisi B sebanyak 8 kali meliputi PDAM, Badan Layanan Umum, Dinas Koperindag serta Dinas Pertanian dengan bidang peternakan, perikanan dan kehutanan Kota Payakumbuuh. Selain itu, Balegda juga melakukan rapat kerja dengan Tim Ranperda dalam rangka menyusun Prolegda Kota Payakumbuh Tahun 2012, rapat pansus tata tertib dan tata acara dan rapat internal DPRD masing-masing dilaksanakan 1 kali. (fit/Bt)

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sudirman Rusma, didampingi Wakil Ketua DPRD H. Suhaimy Biran, BA, serta dihadiri Wakil Walikota H. Syamsul Bahri, Sekdako H. Irwandi, SH, anggota Muspida, pimpinan SOPD dan pimpinan parpol, LSM serta ormas.

Dalam rapat paripurna itu, apa yang dilakukan DPRD Payakumbuh sepanjang 2011, disampaikan Sekretaris DPRD Drs. Atur Satria. Wakil Ketua DPRD Sudirman Rusma, mengemukakan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan, merupakan implementasi kinerja dewan dalam rangka meningkatkan pembangunan dan mensejahterakan warga kota. Sudirman mengakui, masih banyak aspirasi warga yang belum diwujudkan. Tapi, semuanya itu, sudah menjadi tekad bagi seluruh anggota dewan, untuk berbuat lebih baik ke depan. Kerjasama dengan eksekutif dan warga kota, akan menjadi perhatian serius, untuk ditingkatkan, ungkapnya.

Sepanjang 2011, DPRD melaksanakan kegiatan-kegiatan pada masa sidang dan masa reses yang dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember. Kegiatan tersebut meliputi, rapa-rapat, kunjungan kerja luar daerah dalam provinsi, kunjungan kerja luar provinsi, konsultasi ke tingkat atas, produk yang dilahirkan, serta kegiatan sosial lainnya.

Sekwan Atur Satria, melaporkan, selama 2011 dilakukan 96 kegiatan rapat, meliputi 18 rapat paripurna, 12 kali Rapat Pansus I pembahasan 6 Ranperda, 11 kali Rapat Pansus II, pembahasan 8 Ranperda, dan 7 kali Rapat Pansus III, pembahasan 5 Ranperda, 12 kali Rapat kerja DPRD dengan Eksekutif, serta 36 kali Rapat Dengar Pendapat (hearing) dengan stakeholder.

Untuk Kunjungan kerja luar daerah dalam provinsi dan luar provinsi, Atur Satria menjelaskan, panitia khusus masing-masing satu kali, dan dua kali untuk komisi-komisi. Sedangkan kunjungan kerja luar provinsi komisi-komisi, masing-masing tiga kali, panitia khusus masing-masing satu kali dan satu kali untuk Balegda.

Sementara itu, untuk konsultasi ke tingkat atas yang terdiri dari panitia khusus, Badan kehormatan, Badan Legislasi dan komisi-komisi masing-masing, juga satu kali.

Sepanjang tahun tersebut, produk yang dihasilkan, 26 Perda. Di antaranya, Perda penetapan APBD 2011, Perda tentang Kawasan Dilarang Merokok, Perda tentang Lambang Daerah, Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Payakumbuh Tahun 2012-2030, Perda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Capil, Perda tentang Pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010 dan tentang penetapan perubahan APBD Tahun anggaran 2012

Produksi lainnnya, berupa 16 buah keputusan Dewan dan 7 keputusan pimpinan, antara lain keputusan dewan tentang persetujuan penetapan Ranperda Kota Payakumbuh tentang APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2011 dan rancangan Perwako tentang penjabaran APBD Kota Payakumbuh Anggaran 2011, Keputusan dewan tentang Pansus pasar dan Atlit Kota Payakumbuh, keputusan dewan tentang persetujuan penetapan 17 buah Ranperda menjadi peraturan daerah kota Payakumbuh, keputusan dewan tentang persetujuan penetapan 6 Ranperda.

Sementara itu, Eksekutif telah menyampaikan 2 (dua) Ranperda kepada DPRD untuk segara dibahas pada masa sidang dan masa reses pertama Tahun 2012. Keduanya, Ranperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, dan Ranperda tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh.(fit/Bt)

Rapat ini dipimpin langsung ketua Banggar DPRD Kota Payakumbuh Wilman Singkuan, S.Sos didamping wakil ketua H. Sudirman Rusma dan anggota dewan beserta pihak TAPD terkait.

Hasil Evaluasi Gubernur APBD tahun 2012  Kota Payakumbuh mencangkup Kebijakan umum, Pendapatan, Belanja,  dan lain-lainnya.

Wakil ketua H. Sudirman Rusma dan Khairul mengatakan pemberian  belanja hibah dan bantuan sosial disesuikan dengan azas manfaat.”Harapannya ,agar pihak TAPD memberikan hibah dan bantuan sosial disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta mekanisme yang sesuai dengan perundang-undangan”

Menjawab pertanyaan Tim Banggar,Ketua TAPD H. Irwandi, SH menjelaskan dalam Pemberian Hibah dan bantuan sosial telah melalui mekanisme sesuai dengan Permendagri No. 32 tahun 2011.”jika tidak sesuai dengan Permendagri, maka hibah maupun bantuan sosial tidak dapat diimplimentasikan, selain itu persyaratan bantuan harus ada proposal”, jelasnya

Hasil rapat disimpulkan pada prinsipnya baik pihak Banggar DPRD Kota Payakumbuh  dengan Tim TAPD menyetujui terhadap hasil evaluasi Gubernur Sumatera Barat.(fit/Bt)

“Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembagunan (PPP) dan Partai Bintang Perjuangan Reformasi (PBR) menyatakan setuju dengan RAPBD tersebut menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2012. Berbagai catatan berupa masukan, saran dan kritikan yang membangun untuk menciptakan good Goverment”, Ujarnya. Acara yang dipimpin langsung Ketua DPRD Wilman Singkuan, S.Sos, didampingi Wakil Ketua H. Sudirman Rusma dan H. Suhaimi Birran, BA. Serta dihadiri Wawako Syamsul Bahri, Anggota Dewan, Sekda, Muspida, Ormas dan LSM serta Wartawan.

Adi Suryatam, ST mengatakan, berdasarkan hasil rapat kerja Banggar DPRD dengan Kepala Daerah melalui TAPD kemarin, Pembahasan dititik beratkan pada penambahan dan perubahan anggaran yang diusulkan sebelumnya. dengan adanya kenaikan pendapatan daerah dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Untuk Pendapatan Daerah, dituturkan Adi surtayama,ST mengalami penurunan sebesar Rp. 461.159.831.249 setelah rapat kerja menjadi Rp. 454.838.579.240,- dari Rp. 461.159.831.249,- sebelum rapat kerja.”Hal ini disebabkan penghapusan pendapatan daerah yang berasal dari dana BOS, dimana tahun 2012 menjadi kewenangan propinsi”, tuturnya.

Sedangkan Belanja Daerah bertambah sebesar. Dari Rp. 480.146.865.259 menjadi Rp. 481.654.034.860. kenaikan sebesar Rp.1.507.169.601. Ini disebabkan penambahan belanja pengawai pada badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Belanja hibah dan belanja tidak terduga serta pengurangan dan penambahan belanja langsung.

Sementara Pembiayaan daerah dari Rp. 26.421.534.010 menjadi Rp. 31.949.955.620,-. Penambahan ini, disebabkan karena penambahan sisa anggaran tahun sebelumnya, dan pengurangan penyertaan modal pada PT. Balairung sebanyak Rp. 2.800.000.000,-. Serta penambahan penyertaan modal pada PDAM sebesar Rp. 500.000.000,-.

Pada umumnya, dikatakan Adi Suryatama, anggaran yang diusulkan masing-masing SKPD, dapat disepakati untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2012. Tapi dalam Rapat Kerja, terdapat beberapa anggaran sepakat untuk ditambah, dikurangi, ditunda atau dihilangkan pada APBD Tahun 2012 ini untuk beberapa kegiatan Pemko yang dirasa diperlukan.

Catatan dari fraksi Golkar, dikatakan Adi Suryatama, ST ,antara lain terhadap SKPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kami harapkan banyak turun ke lapangan untuk melihat kondisi yang realistis guna mengambil atau menentukan tindak lanjut.

Dikatakan F-Golkar, perkembangan kehidupan beragama, pelestarian adat dan budaya, perbaikan mutu pendidikan, pemberantasan penyakit masyarakat diharapkan tetap menjadi perhatian serius. Tidak saja oleh Pemerintah daerah tapi bagi semua elemen masyarakat.

Fraksi PAN memberikan catatan, dalam pelaksanaan kegiatan terutama pada kegiatan fisik, benar-benar disesuaikan dengan perencanaan. Adi Suryatama mengatakan, Fraksi PKS menyarankan agar Pemko menggali pendapatan daerah, jangan sampai membebani masyarakat.

“Membuka, membangun, memfasilitasi dan mengembangkan unit-unit usaha sosial masyarakat secara masyarakat. Sehingga pendapatan masarakat akan semakin meningkat, otomatis ini akan berpengaruh kepada pendapatan daerah”, kata Adi.

Selain itu, ditambahkan F-PKS, hendaknya Pemko melihat, APBD yang disusun benar-benar didasari oleh political will yang baik, dengan pemikiran yang cerdas atau tidak. Setiap rupiah yang dibelanjakan, juga harus tranparansi dan akuntable terhadap masarakat.

F-PKS juga menyambut baik terbitnya peraturan Menteri dalam Negeri no.32 th 2011 tentang pedoman pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD . F-PKS berharap, bantuan hibah dan bantuan sosial bisa, untuk menutupi kekurangan jangkauan untuk belanja lain, terhadap kebutuhan masarakat.

Dikatakan Adi suryatama, F-PPP meragukan peruntukan bantuan yang diberikan kepada lembaga sosial masyarakat akibat pembangunan gedung kantor. Peruntukan anggaranya yang sedikit mengada-ada. Ini dapat memicu tuntutan peruntukan kompensasi kepada Pemerintah Daerah yang berkepanjangan.

Fraksi Partai Demokrat memberikan, masukan sebelum Rancangan APBD diajukan ke DPRD. Kota Payakumbuh terlebih dahulu perlu dilakukan verifikasi secara teliti, agar data yang muncul sempurna. F-Demokrat menambahkan, kiranya PAD dapat ditingkatkan terus menerus dan terus menggali sumber – sumbernya serta mengawasi pelaksanaan dilapangan serta untuk kantor kelurahan agar dioptimalkan perangkatnya, dengan harapan dapat tercapai pelayanan dengan baik.

Sedangkan F-PBR, memberikan catatan, antara lain memaksimalkan memanfaatkan APBD tahun 2012 ini untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Kota Payakumbuh.

Sementara itu, F-PBR menambahkan PAD yang bersumber dari Pajak daerah dan Retribusi Daerah, harus dikelola dengan baik, sesuai amanah undang- undang nomor 28 tahun 2009 dan untuk belanja Daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung, harus dilaksanakan sesuai dengan target pencapaian yang ditetapkan. Sehingga didapat output dan outcome yang sepenuhnya bertujuan untuk pencapaian Visi dan Misi Kota Payakumbuh, yang berujung pada kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh.

Acara pun diakhiri dengan tanda tangan pengesahan RAPBD menjadi APBD Tahun 2012.(fit/Bt)

Di hadapan pimpinan DPRD dan seluruh anggota dewan, anggota Muspida,  dan pimpinan SKPD. Wawako Syamsul Bahri  mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh anggota dewan melalui fraksi yang telah menyampaikan kritikan dan masukan serta saran terhadap RAPBD Tahun 2012, Jumat (25/11).

Menurut Wawako,masukan, kritikan dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi bagi kami terhadap kinerja semua kepala SKPD dijajaran Pemerintah  Daerah, guna penyelenggaraan pemerintah kedepan yang lebih baik bersama-sama DPRD Kota Payakumbuh.

Menanggapi pertanyaan dari  fraksi BPR dengan juru bicara Alhudry Dt. Rangkayo Mulie tentang potensi PAD yang bisa diintensifkan setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi dimana angka-angka dan tarif yang mengalami perubahan. Menurut Wawako Syamsul Bahri,  pada tahun 2012 kita telah meningkatkan target penerimaan PAD terutama penerimaan daerah dari pajak dan retribusi.

Sementara itu,  tahun anggaran 2012, DAK Kota Payakumbuh mengalami kenaikan. Salah satu DAK yang kita terima adalah DAK Prasarana Pemerintah Daerah. DAK tersebut dipergunakan untuk pembangunan gedung kantor pemerintahan terutama kantor SKPD yang masih belum memadai bahkan ada SKPD yang belum memiliki kantor. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Untuk belanja hibah terhadap organisasi dan kelompok masyarakat yang terkesan kurang adil dijelaskan sesuai dengan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan KAN Koto Nan Gadang bahwa sebagai konsekuensi pembangunan kantor Balaikota kami menyediakan dana kompensasi berupa hibah kepada KAN Koto Nan Gadang. Komitmen ini juga telah kami sampaikan kepada DPRD Kota Payakumbuh.

Mengenai program Pemerintah terhadap potensi perkembangan virus HIV/AIDS di Kota patakumbuh, Dinas Kesehatan telah menyediakan fasilitas konseling bagi pasien terinfeksi HIV di klinik VCT (Voluntary Consultan Terapy)di Puskesmas Payolansek. Selain itu, melalui kegiatan Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) pencengahan penyakit menular telah dilaksanakan sosialisasi  kepada masyarakat Kota Payakumbuh tentang bahaya penyakit HIV/AIDS. Serta Komisi Penanggulangan AIDS juga dilaksanakan pendidikan masyarakat akan bahaya HIV/AIDS dengan sasaran anak sekolah, remaja dan kelompok beresiko.

Program pelayanan dan pendukung sebesar Rp. 21,3 Miliyar pada BLUD Dr.Adnaan WD, anggaran tersebut selain dialokasikan kepada belanja pegawai berupa jasa pelayanan  juga dialokasikan kepada belanja barang dan jasa, biaya makan minum pasien serta menambah fasilitas rumah sakit berupa penambahan sarana dan prasarana rumah sakit sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien yang semakin meningkat.

Untuk infrastruktur kota yang dinilai kurang baik terutama jalan, jembatan, irigasi dan drainase yang alokasi anggarannya tersedot pada pembangunan kantor Balaikota. Dikatakan Wawako  Syamsul Bahri, Pemko dalam melaksanakan program pembangunan kota telah menyusun rencana pembangunan secara terpadau, sinergis dan berkelanjutan dengan pedoman Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 sehingga semua rencana pembagunan sudah dipertimbangkan dan mengalokasikan kebutuhan anggaran tanpa adanya pengurangan dari kegiatan yang lain.

Khusus  pemeliharaan jembatan, perbaikan bantaran sungai dan wilayah sungai Batang Lampasi secara parsial kami tangani dengan melakukan kontruksi sederhana (bronjong dan pasangan bambu) pada titik-titik yang paling rawan. Sedangkan untuk perbaikan dan penanganan secara menyeluruh sudah kami usahakan ke Provinsi  melalui Balai Wilayah III. Selain itu untuk penanganan Sungai Batang Pulau untuk TA 2011 sudah kami susun perencanaan teknis (DED) yang rencana fisiknya oleh APBD propinsi sesuai dengan kewenangannya.

Sementar itu, tentang kebijakan pemerintah untuk pengangkatan Penjaga Pintu Air (PPA) pada setiap titik air, dijelaskan secara bertahap telah dilaksanakan rekruitmen sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pada Tahun 2011 jumlah PPA ada sebanyak 21 orang sebelumnya hanya 9 orang. Pada tahun 2011 ini juga telah kami lakukan PPA sebanyak 12 orang sebagai tenaga harian lepas yang selanjutnya akan dilakukan penambahan sesuai dengan  anggaran yang kita miliki.

Sedangkan harapan BPR terhadap penggunaan dana hibah kepada KPU Kota Payakumbuh agar dilakukan presentasi dihadapan Banggar DPRD akan kami tindaklanjuti.

Untuk  menanggapi pertayaan fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dengan  juru bicara Hurisna Jamhur, S.Pd tentang anggaran RAPBD tahun 2012  terkesan anggaran publik atau anggaran untuk kepentingan masyarakat kecil. Wawako menjelaskan Belanja daerah Kota payakumbuh tahun 2012 terdiri dari kelompok belanja tidak langsung  sebesar Rp. 284.503.014.608, belanja bantuan keuangan sebesar Rp. 760.000.000 dan belanja tidak terduga sebesar Rp. 1.200.000.000. Belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung ini terutama untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNSD, walikota/wakil walikota dan pimpinan dan anggota DPRD termasuk di dalamnya tambahan penghasilan guru PNSD dan tunjangan profesi guru. Sementara belanja pegawai pada kelompok  belanja langsung dianggarkan Rp. 40.375.542.120. Jika dijumlahkan menjadi sebesar Rp. 299.771.523.728.

Disamping itu,terdapatnya perbedaan angka belanja daerah, total belanja daerah pada Nota Penjelasan RAPBD sebesar Rp. 480.146.865.256 sedangkan total belanja daerah pada perhitungan berdasarkan RKA SKPD hanya Rp. 474.257.217.759. Hal ini dapat dijelaskan bahwa struktur RAPBD Tahun 2012 Kota Payakumbuh terdiri dari Pendapatan Daerah Rp. 461.159.831.249, Belanja Daerah Rp. 480.146.865.259 dan Pembiayaan Daerah Rp. 18.987.034.019.

Sedangakan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan juru bicara Nasril Suri mengenai urusan pendidikan dialokasikan 38,14% pada RAPBD Tahun 2012, kami  juga berpendapat tidak terjadi lagi  masalah penerimaan siswa baru yang berdampak pada nilai kelulusan STTB dan dapat memperbaiki mutu pendidikan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat bahwa anggaran yang telah kita alokasikan diharapkan akan dapat meningkatkan mutu pendidikn terutama mutu guru dan mutu kelulusan siswa.

Mengenai kesehatan dengan proporsi 12,98% diharapakan dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kurang mampu. Wawako menjelaskan kami telah berupaya memberikan pelayanan kesehatan melalui program Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesko.

Penyaluran pupuk yang bersubsidi yang masih menuai spekulasi di lapangan dijelaskan Wawako Syamsul Bahri permasalahan pupuk bersubsidi ini memang sudah merupakan masalah nasional dimana setiap tahunnya terjadi pengurangan alokasi pupuk bersubsidi. Pada thaun 2011 ini alokasi pupuk bersubsidi (urea) untuk Kota Payakumbuh hanya 869,10 atau hanya 50% dari kebutuhan. Untuk mengantisipasinya kami telah menggalakkan pertanian organik agar petani tidak tergantung lagi pada pupuk kimia yang masih diatas harga HET. Sedangkan tentang komisi pengawasan pupuk bersubsidi sangat dibutuhkan dalam mengawasi penyaluran dan peredaran pupuk pestisida maupun benih unggul, dimana komisi ini telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan juru bicara Nasrul mempertanyakan tentang aset-aset pemerintah Kota Payakumbuh yang belum bersetifikat. Hal ini,  disebabkan pada tahun anggaran 2011 ini dilakukan pendataan aset yang akan digunakan sebagai bahan penilaian aset sekaligus untuk mengindentifikasi permasalahan aset termasuk tanah-tanah. Tahun ini, Pemko telah berhasil mengurus sertifikat tanah Pemko Payakumbuh sebanyak  10 buah. Sedangkan aset lain seperti pasar ternak, rumah potong hewan  tetap kita kelola dan dicatat sebagai aset Pemko.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin, Pemko dan RSUD menjamin biayanya melalui jamkesmas, jamkesko dan jampersal sesuai prosedur yang berlaku. Untuk kontribusi RSUD Dr. Adnaan WD untuk PAD pada tahun anggaran 2009 RP. 14.100.228.839, tahun 2010 Rp. 15.977.722.062 dan tahun 2011 semester I telah mencapai Rp. 10.570.887.527 serta tahun anggaran 2012 ditarget kontribusi PAD  sebesar Rp. 23.629.084.892.

Fraksi Partai Golkar dengan juru bicara Khairul tentang kesiapan pelaksanaan e-KTP  dijelaskan tahun 2010 melalui dinas kependudukan dan Ccatan Sipil telah dilakukan pemutakhiran data penduduk yang dilanjutkan pada tahun 2011 yang bekerja sama dengan camat, lurah, Rt/RW setempat yang menghasilkan database kependudukan.

Sementara itu, upaya yang dilakukan agar Kota Payakumbuh mencapai tingkat 5 besar  ke tingkat Sumatera Barat  tahun 2012. Wawako menjelaskan hal ini dapat diupayakan dengan melakukan pembinaan secara dini, minimal 2 tahun untuk atlit yang sudah berprestasi, melakukan monitoring terhadap atlit yang melakukan latihan dan mengikuti pertandingan yang bertaraf daerah dan nasional sehingga atlit mempunyai mental bertanding.

Wawako mengatakan setuju dengan fraksi Partai Demokrat  dengan juru bicara Vembrian Asung Nugroho, ST bahwa Perda pajak dan retribusi daerah yang telah disepakati bersama diharapkan adanya keseriusan dari semua pihak karena pajak dan retribusi  merupakan sumber untuk meningkatkan PAD.(fit/Bt)

Voting merupakan ajang yang demokratis dalam pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Lambang Daerah yang menimbulkan perbedaan pendapat diantara fraksi-fraksi DPRD Kota Payakumbuh yang didahului laporan pembicaraan Tingkat II, dalam acara rapat paripurna DPRD, di ruang utama DPRD Kota Payakumbuh, Selasa (22/11).

Rapat Paripurna dipimpin wakil ketua DPRD H. Sudirman Rusma dalam rangka pengambilan keputusan terhadap 6 Ranperda menjadi Perda yang diajukan Pemko jauh hari sebelumnya.

Paripurna DPRD juga dihadiri anggota DPRD, Walikota Payakumbuh Josrizal Zain, anggota Muspida, Sekdako H. Irwandi, SH, LSM dan wartawan serta SKPD.

Rapat ini diawali dengan penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Payakumbuh  atas 6 (enam) ranperda yang dibacakan oleh Syaiful Anwar wakil dari fraksi Demokrat.

Syaiful Anwar, SH menyebutkan 6 ranperda meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, RTRW 2010-2030 dan Lambang Daerah Payakumbuh.

Ketiga fraksi yaitu Fraksi Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golongan Karya (GOLKAR) menyetujui 6 (enam) buah ranperda untuk dijadikan perda. Sedangkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Bintang Perjuangan Repormasi (BPR) menyetujui lima diantara 6 ranperda. Untuk Ranperda tentang lambang Daerah belum bisa disetujui untuk dijadikan perda Kota Payakumbuh dengan alasan yang bervariasi.

Untuk mengambil keputusan tentang perubahan lambang daerah maka dilaksanakan voting yang berlangsung di depan forum dengan hasil   11 suara menerima dan 10 suara menolak dari 21 orang anggota yang hadir, 4 orang tidak hadir dikarenakan Ketua Wilman Singkuan sedang dirawat di Bandung,Wakil Ketua H.Suhaimi Birran.BA melaksanakan ibadah haji di Mekah, Abdul Khairdan Isa Aidil minta izin. Akhirnya Ranperda tentang Lambang Daerah diterima untuk dijadikan Perda Kota Payakumbuh.

Acarapun dilanjutkan dengan pembacaan berita acara  oleh Sekretariat Dewan DPRD Drs. Atur Satria. Kemudian dilanjutkan dengan penantangan kesepakatan atas 6 (enam) Ranperda dimana Badan Eksekutif  oleh Walikota Zosrizal Zain dan Legislatif Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh H. Sudirman Rusma.

Walikota Josrizal Zain, saat menerima 6 Perda yang disahkan itu, memberikan apresiasi kepada DPRD yang melahirkan perda-perda, untuk kepentingan rakyat banyak dan peningkatan pendapatan daerah. Pembahasan 6 Perda itu, butuh pikiran dan menyita waktu. Tapi, dapat diselesaikan dengan baik, melewati mekanisme yang sesuai peraturan dan perundangan berlaku.

Kemudian acara dilanjutkan dengan penyampaian Nota Penjelasan Walikota tentang RAPBD Tahun 2012. Walikota Payakumbuh Yosrizal Zain menyampaikan pendapatan daerah, di antaranya berasal dari PAD Rp50.004.500.000, dana perimbangan Rp362.113.805.240, naik Rp67.306.844.534 (22,83%) dibanding dana perimbangan 2011, yang hanya berjumlah Rp294.806.960.706. Sedangkan, estimasi lain-lain pendapatan yang sah, dianggarkan Rp49.041.526.009.
Belanja daerah 2012, total Rp480.146.865.259, bertambah Rp54.750.115.584 atau naik 12,87%, dibanding dengan belanda daerah 2011, yang dianggarkan berjumlah Rp425.396.749.675. Belanja ini meliputi belanja tidak langsung Rp284.503.014.608, naik Rp30.807.870.609 (12,14%) dibanding 2011, berjumlah Rp253.695.143.999. Kemudian belanja lansung Rp195.643.850.651, naik Rp23.942.244.975 (13,94%), dibanding 2011 yang berjumlah Rp171.701.605.676.

Terkait dengan RAPBD 2012, diharapkan, agar pembahasannya tidak mengalami kendala dan bisa dibahas tepat waktu.(fit/Bt)

KANTOR HUMAS DPRD KOTA PAYAKUMBUH